DOHA, POSNEWS.CO.ID – Masa depan Gaza kini berada di titik nadir yang menentukan. Dua negara penjamin gencatan senjata, Qatar dan Mesir, mengeluarkan seruan mendesak pada Sabtu (07/12/2025).
Mereka menuntut penarikan mundur pasukan Israel sepenuhnya dari Jalur Gaza. Selain itu, mereka mendesak pengerahan pasukan stabilisasi internasional sebagai langkah wajib berikutnya.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menegaskan posisi tersebut di Forum Doha. “Gencatan senjata tidak akan tuntas kecuali ada penarikan penuh pasukan Israel dan stabilitas kembali ke Gaza,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, perjanjian damai yang didukung AS dan PBB memang telah menghentikan sebagian besar pertempuran. Namun, implementasi fase kedua masih macet total karena ketidaksepakatan teknis.
Hamas: Senjata Kami untuk Melawan Pendudukan
Isu pelucutan senjata Hamas menjadi salah satu batu sandungan terbesar. Rencana awal AS menuntut Hamas menyerahkan senjata agar anggotanya bisa meninggalkan Gaza. Tentu saja, kelompok militan itu menolak mentah-mentah.
Akan tetapi, nada bicara Hamas mulai berubah di Doha. Kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, menawarkan opsi mengejutkan. Ia menyatakan siap menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina (PA).
Syaratnya satu dan mutlak: pendudukan militer Israel harus berakhir.
“Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi. Jika pendudukan berakhir, senjata-senjata ini akan ditempatkan di bawah otoritas negara,” janji Al-Hayya.
Pasukan Internasional di “Garis Kuning”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyoroti urgensi pasukan internasional. Ia menilai pasukan ini harus segera turun ke lapangan, terutama di sepanjang “Garis Kuning” (Yellow Line).
Pasalnya, Israel dituduh melakukan pelanggaran gencatan senjata setiap hari di zona tersebut. Insiden penembakan warga sipil oleh pasukan Israel sering terjadi di perbatasan imajiner ini.
“Kita perlu mengerahkan pasukan ini secepat mungkin karena satu pihak, yaitu Israel, setiap hari melanggar gencatan senjata,” tegas Abdelatty.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mendukung ide tersebut. Menurutnya, tujuan utama pasukan internasional haruslah memisahkan warga Palestina dari tentara Israel. Turki bahkan menyatakan minat untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi tersebut.
Sengketa Pintu Rafah
Ketegangan juga terjadi terkait pintu perbatasan Rafah. Rencana perdamaian mengamanatkan pembukaan kembali jalur vital ini untuk bantuan.
Namun, Israel hanya mengizinkan pembukaan satu arah, khusus bagi warga yang ingin keluar ke Mesir. Mesir langsung menolak keras usulan tersebut. Mereka bersikeras perbatasan harus buka dua arah.
“Rafah tidak akan menjadi gerbang pengusiran (displacement), melainkan hanya titik masuk bantuan,” kata Abdelatty.
Negara-negara Muslim lain turut mengecam. Mereka melihat langkah Israel sebagai upaya pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah air mereka sendiri.
Kini, bola panas kembali ke tangan Amerika Serikat. Turki mendesak Washington untuk menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jika tidak, risiko kegagalan rencana damai ini sangat besar dan pertumpahan darah di Gaza bisa meledak kembali kapan saja
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
