Ribuan Nelayan SNI Muara Baru Bergerak, Gelar Aksi Nasional di Istana dan KKP

Kamis, 18 Desember 2025 - 08:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan memadati Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, membawa spanduk berisi tuntutan pro-nelayan pada aksi nasional, Kamis (18/12/2025). (Posnews/MR)

Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan memadati Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, membawa spanduk berisi tuntutan pro-nelayan pada aksi nasional, Kamis (18/12/2025). (Posnews/MR)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan memadati pintu masuk Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/12/2025) pagi.

Mereka turun ke lapangan untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reformasi kebijakan perikanan di Indonesia.

Pantauan Posnews di lokasi menunjukkan bahwa kapal-kapal nelayan membawa spanduk yang berisi aspirasi mereka. Spanduk tersebut menuntut pemerintah untuk:

  • Tolak Naturalisasi Kapal Asing
  • Tolak Diskriminasi Kapal Angkut
  • Hapus PBB Laut
  • Tolak Kuota Penangkapan Ikan
  • Turunkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) menjadi 3 persen
  • Serta beberapa tuntutan lain yang mewakili jeritan hati nelayan

1.250 Massa Dikerahkan untuk Aksi Nasional

Pihak penyelenggara menurunkan 1.250 nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk mengikuti aksi nasional di kawasan Istana Presiden dan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP).

Baca Juga :  Audensi ke Setneg, Ini 14 Tuntutan SNI ke Presiden Prabowo Subianto

James Then, Sekjen Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), menjelaskan bahwa para nelayan menuntut keterlibatan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan dan mereformasi kebijakan perikanan.

“Kondisi saat ini sangat memberatkan nelayan, terutama kebijakan KKP yang tidak berpihak pada pelaku usaha perikanan. Saat ini, 40 persen kapal nelayan mangkrak akibat kebijakan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika kondisi ini diteruskan, sekitar 17 ribu kepala keluarga di Muara Baru berpotensi kehilangan mata pencaharian,” tegas James Then.

Desakan Melibatkan Nelayan dalam Kebijakan

Selain itu, James menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan KKP melibatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan saat merumuskan dan menerapkan kebijakan.

Hal ini bertujuan agar program pemerintah tepat sasaran dan mengutamakan kesejahteraan nelayan.

Baca Juga :  Board of Peace: Gedung Putih Siapkan Pertemuan Gaza

“Kami, nelayan Indonesia, merupakan bagian dari dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kami berharap aspirasi kami direalisasikan, termasuk Tolak Naturalisasi Kapal Asing, Tolak Diskriminasi Kapal Angkut, Hapus PBB Laut, Tolak Kuota Penangkapan Ikan, dan Turunkan PNBP menjadi 3 persen,” tambah James.

SNI Gelar Aksi Nasional, Belasan Ribu Nelayan Terlibat

Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menggelar aksi nasional di Istana dan KKP dengan belasan aspirasi yang menekankan reformasi kebijakan perikanan pro-nelayan.

Belasan ribu nelayan ikut aksi menuntut kebijakan KKP yang adil bagi kesejahteraan mereka.

Polisi Ditpolairud Polda Metro Jaya, Polsek Muara Baru, dan Koramil Penjaringan mengamankan dan mendata massa agar tertib. Petugas memastikan demonstrasi menuju Istana dan KKP berlangsung aman dan tertib. (MR)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hery Susanto Resmi Ditahan Kejagung, Terseret Kasus Korupsi Nikel Rp1,5 Miliar
Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok
Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba via Ojol, Lab Vape Etomidate di Jaktim Digerebek
Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Langsung Diborgol Kejagung Tersandung Kasus
Sidang Perdana Aktivis Andrie Yunus Digelar 29 April 2026, Publik Soroti Proses Hukum
IEA, IMF, dan Bank Dunia Peringatkan Dampak Destruktif Perang Iran terhadap Ekonomi Dunia
Israel-Lebanon Mulai Negosiasi Langsung Perdana Sejak 1993
Zambia Cabut Pajak BBM guna Lindungi Ekonomi dari Dampak Perang Iran

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 14:31 WIB

Hery Susanto Resmi Ditahan Kejagung, Terseret Kasus Korupsi Nikel Rp1,5 Miliar

Kamis, 16 April 2026 - 14:13 WIB

Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok

Kamis, 16 April 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba via Ojol, Lab Vape Etomidate di Jaktim Digerebek

Kamis, 16 April 2026 - 13:34 WIB

Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Langsung Diborgol Kejagung Tersandung Kasus

Kamis, 16 April 2026 - 13:15 WIB

Sidang Perdana Aktivis Andrie Yunus Digelar 29 April 2026, Publik Soroti Proses Hukum

Berita Terbaru

Validasi strategi Beijing. Kelumpuhan Selat Hormuz mempercepat transisi energi global ke arah teknologi bersih, memosisikan Tiongkok sebagai penguasa tunggal. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok

Kamis, 16 Apr 2026 - 14:13 WIB