JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Ikhtiar panjang Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) sebagai Barisan Pejuang Perikanan akhirnya membuahkan hasil konkret.
Perjuangan kolektif nelayan dari berbagai daerah itu mendapat respons positif dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Melalui Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensetneg), pemerintah memberikan sejumlah poin strategis yang menguntungkan nelayan saat audiensi SNI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat keberpihakan negara terhadap sektor perikanan nasional.
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia, Hadi Sutrisno, menegaskan capaian tersebut bukan hadiah, melainkan buah perjuangan panjang yang ditempuh secara damai dan konstitusional.
Menurutnya, SNI konsisten mengawal kepentingan nelayan demi keberlanjutan perikanan Indonesia.
“Ini bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan. Solidaritas Nelayan Indonesia bergerak sebagai Barisan Pejuang Perikanan secara bermartabat demi masa depan nelayan,” kata Hadi, Sabtu (20/12/2025).
Lebih lanjut, Hadi menekankan setiap langkah perjuangan SNI merupakan bentuk tanggung jawab politik dan ikhtiar konstitusional untuk memastikan negara berpihak kepada nelayan sebagai pilar ketahanan pangan dan kedaulatan maritim nasional.
Sebagai mitra strategis Presiden Prabowo, SNI, kata dia, berkomitmen terus mengawal dan mengkritisi kebijakan secara konstruktif agar implementasinya benar-benar menyentuh kebutuhan riil nelayan di lapangan.
Hasil Perjuangan Solidaritas Nelayan Indonesia
Adapun sejumlah poin krusial yang menjadi hasil perjuangan SNI antara lain dibukanya kembali Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tanpa kuota, belum diterapkannya Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta dibukanya kembali kapal penampung di wilayah WPP NRI.
Selain itu, pemerintah juga memproses revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 dengan arah penurunan PNBP pascaproduksi.
Tak hanya itu, SNI juga mencatat penghentian naturalisasi kapal asing, penyesuaian harga khusus solar industri bagi kapal di atas 30 GT, revisi aturan alat tangkap agar tidak mengkriminalisasi nelayan, hingga izin penyimpanan BBM di palka kapal dengan standar keselamatan.
Bahkan, kapal di atas 100 GT kini diperbolehkan beroperasi di ZEEI dan WPP NRI 711 Laut Natuna.
Menurut Hadi, perjuangan ini lahir dari semangat kolektif nelayan untuk mendorong perubahan nyata demi perikanan sehat dan kesejahteraan nelayan.
“Kami ingin kebijakan yang berpihak dan manusiawi. Ini bukan kepentingan pribadi, tetapi perjuangan bersama demi masa depan perikanan Indonesia,” tegasnya.
Sekjen SNI James Then mengapresiasi soliditas anggota SNI serta dukungan berbagai pihak yang menjaga aksi damai tetap tertib.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Wamensetneg dan KKP atas respons positif terhadap aspirasi nelayan.
James menegaskan SNI siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang pro kesejahteraan nelayan.
Ia juga mendorong agar perumusan kebijakan KKP melibatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan dari seluruh daerah.
“Solidaritas Nelayan Indonesia siap mengawal kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Kami minta nelayan dilibatkan agar kebijakan benar-benar berdampak positif bagi masa depan perikanan nasional,” tandasnya.
Sebagai informasi, SNI sebelumnya menggelar aksi damai di kawasan Istana Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (18/12/2025).
Aksi belasan ribu nelayan dari berbagai daerah berlangsung tertib sebagai simbol tuntutan reformasi perikanan yang adil dan pro kesejahteraan nelayan.
Penulis : Muhammad Rian
Editor : Hadwan
