Soal LGBT, Natalius Pigai: Hak Warga Negara Tetap Harus Dijamin

Senin, 29 Juni 2026 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. (Posnews/Ist)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai masyarakat Indonesia saat ini belum siap menerima komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai kelompok yang diakui secara sosial maupun melalui regulasi.

Meski begitu, ia menegaskan negara tetap wajib melindungi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa membedakan orientasi seksual.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers mengenai isu-isu HAM aktual, Senin (29/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita harus jujur. Masyarakat Indonesia belum siap menerima LGBT. Dari berbagai agama, suku, dan latar belakang, kondisinya memang masih seperti itu,” ujar Pigai.

Baca Juga :  Bareskrim Bongkar Sindikat Phishing Internasional, Raup Rp25 Miliar dari Jual Tools Hacker

Hak Dasar Tetap Dijamin Negara

Meski menilai penerimaan sosial terhadap LGBT masih rendah, Pigai menegaskan negara tidak boleh menghilangkan hak konstitusional setiap warga negara.

Menurutnya, setiap warga negara tetap berhak memperoleh pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin konstitusi.

“Hak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan penghidupan yang layak harus tetap dijamin oleh negara,” tegasnya.

Pigai menambahkan, anggota komunitas LGBT tetap memiliki status yang sama sebagai warga negara Indonesia sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka.

Pengakuan Sosial Dinilai Belum Saatnya

Di sisi lain, Pigai berpandangan perjuangan untuk memperoleh pengakuan resmi terhadap identitas LGBT masih menghadapi tantangan karena kondisi sosial dan budaya Indonesia.

Ia mengaku telah mengamati pandangan masyarakat sejak 2012 dan menilai mayoritas publik dari berbagai latar belakang masih belum menerima keberadaan komunitas LGBT.

Baca Juga :  Tambang Emas Ilegal Guncang Negara, Dana Haram Rp992 Triliun Dibongkar PPATK

“Mereka tetap warga negara Indonesia dan memiliki hak yang melekat. Namun, untuk pengakuan status LGBT, saya menilai belum saatnya,” katanya.

Bergantung pada Perkembangan Masyarakat

Saat ditanya soal kemungkinan perubahan sikap masyarakat, Pigai mengatakan hal itu bergantung pada dinamika sosial di masa depan.

Menurutnya, negara harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, serta nilai sosial dan budaya yang berlaku.

Pernyataan Pigai kembali mengingatkan bahwa hak asasi manusia mencakup perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

Sementara itu, perdebatan mengenai penerimaan sosial terhadap LGBT masih menjadi bagian dari dinamika yang terus berkembang di Indonesia. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Berita Terbaru

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema memblokir proyek pembangunan gapura peringatan pemerintahan Donald Trump setinggi 250 kaki tanpa batas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Kedua Blokir Pembangunan Gapura Peringatan

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:10 WIB