Trump Tolak Tawaran Putin: AS Pertimbangkan Operasi Militer Rebut Uranium Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penertiban birokrasi federal. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempermudah pemecatan 8.000 pegawai federal senior bergaji tinggi demi efisiensi kerja. Dok: Istimewa.

Penertiban birokrasi federal. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempermudah pemecatan 8.000 pegawai federal senior bergaji tinggi demi efisiensi kerja. Dok: Istimewa.

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Donald Trump menutup pintu bagi usulan diplomasi nuklir Presiden Rusia Vladimir Putin minggu ini. Media AS, Axios, melaporkan bahwa Trump menolak rencana pemindahan stok uranium Iran ke Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai.

Dalam konteks ini, Putin mengajukan ide tersebut melalui sambungan telepon pada hari Senin guna mengakhiri eskalasi perang di Timur Tengah. Namun, Trump tetap pada pendiriannya bahwa otoritas keamanan harus benar-benar menjaga materi nuklir tersebut secara permanen. Oleh karena itu, Amerika Serikat memandang pemindahan ke Rusia bukan sebagai solusi jangka panjang yang memuaskan.

Ketidakpastian Sikap Teheran dan Sejarah Negosiasi

Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Iran akan menerima usulan tersebut jika Trump menyetujuinya. Bahkan, dalam putaran perundingan terakhir sebelum perang pecah, Iran secara tegas menolak ide pengiriman uranium ke luar negeri. Sebaliknya, Teheran lebih memilih proses pengenceran uranium di dalam fasilitas mereka sendiri dengan pengawasan ketat IAEA.

Oleh sebab itu, posisi Iran yang kaku ini memperumit upaya diplomatik Moskow untuk menjadi penengah. Pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa ini bukan pertama kalinya tawaran serupa muncul ke permukaan. “Posisi kami sangat jelas, kami perlu melihat pihak berwenang mengamankan uranium tersebut sepenuhnya,” ujar seorang pejabat senior AS sebagaimana kutipan media.

Sinyal Operasi Khusus dan Penyitaan Paksa

Lebih jauh lagi, situasi semakin memanas karena munculnya laporan bahwa pemerintahan  Trump sedang mempertimbangkan opsi militer rahasia. Laporan menyebutkan Gedung Putih tengah mengkaji rencana pengiriman pasukan operasi khusus ke dalam wilayah Iran. Tujuan utamanya adalah untuk menyita atau menghancurkan stok uranium hasil pengayaan tersebut secara langsung.

Meskipun demikian, Trump memberikan jawaban yang diplomatis saat media menanyakan hal tersebut dalam wawancara dengan Fox News pada hari Jumat. “Kami tidak sedang fokus pada hal itu saat ini. Namun, pada titik tertentu, mungkin saja kami akan melakukannya,” tegas Trump. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa opsi kekuatan fisik tetap berada di atas meja kerja Pentagon.

Baca Juga :  Begal Matraman Raya Hajar Korban hingga Tak Berdaya, Motor Honda Beat Raib

Masa Depan Keamanan Energi dan Risiko Nuklir

Penolakan Trump terhadap tawaran Putin menunjukkan bahwa Washington lebih mempercayai kekuatan militernya sendiri daripada jaminan diplomatik dari pihak Rusia. Sebagai hasilnya, ketegangan di kawasan Teluk kemungkinan besar akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Pada akhirnya, dunia kini menanti apakah Trump akan benar-benar meluncurkan operasi komando untuk merebut “jantung” program nuklir Iran tersebut.

Secara simultan, krisis ini terus mendorong ketidakpastian di pasar energi global. Jika AS benar-benar melakukan operasi penyitaan uranium di dalam wilayah kedaulatan Iran, maka potensi serangan balasan terhadap infrastruktur minyak dunia akan menjadi ancaman yang nyata. Dengan demikian, diplomasi nuklir kini telah berubah menjadi perlombaan kekuatan militer yang sangat berbahaya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB