Imigrasi Pastikan Warga Palestina Bisa Masuk Indonesia Lewat VoA – Ada 1.270 Visa Terbit

Rabu, 7 Januari 2026 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman. (Posnews/Ist)

Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pintu masuk Indonesia tetap terbuka bagi warga Palestina selama memenuhi prosedur keimigrasian.

Imigrasi memastikan tidak ada kebijakan penutupan akses bagi warga Palestina.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menyatakan pemerintah memberikan fasilitas Visa on Arrival (VoA) bagi warga Palestina yang datang ke Indonesia.

“Kami memberikan kemudahan masuk melalui VoA,” kata Yuldi, Rabu (7/1/2026).

Imigrasi mencatat 1.270 visa diterbitkan untuk warga Palestina sepanjang September–Desember 2025.

Selain itu, pada November 2025, Imigrasi menerbitkan visa pendidikan gratis bagi 22 mahasiswa Palestina penerima beasiswa Universitas Pertahanan.

Baca Juga :  Solidaritas Palestina, MUI Kota Tangerang Salurkan Bantuan Rp2 Miliar

Yuldi membantah narasi yang menyebut Imigrasi menolak warga Palestina masuk ke Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan, Imigrasi tetap memeriksa seluruh warga asing secara ketat, namun tetap mengedepankan misi kemanusiaan pemerintah.

“Kami memastikan fasilitas keimigrasian tidak disalahgunakan dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden melalui Menteri Imipas,” tegasnya.

Korban Perang Jadi Prioritas

Saat ini, Imigrasi memprioritaskan warga Palestina yang membutuhkan perlindungan, seperti korban perang, penyintas trauma berat, dan anak-anak yatim piatu.

Baca Juga :  Bansos Lansia 2025 Cair Lagi, Dapat Rp 200 Ribu per Bulan, Ini Syaratnya

Yuldi menegaskan, warga Palestina termasuk subjek VoA, sehingga tidak perlu melalui birokrasi panjang.

“Indonesia tidak pernah mempersulit warga Palestina. Pembatalan visa sebelumnya murni untuk penyaringan agar bantuan kemanusiaan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia memastikan kebijakan tersebut tidak bermuatan politik dan bukan bentuk pengabaian terhadap rakyat Palestina.

Sebagai perbandingan, Imigrasi menyebut visa warga negara Israel wajib melalui mekanisme Calling Visa, dengan evaluasi 10 kementerian dan lembaga terkait.

“Kami menjalankan kebijakan ini sesuai regulasi dan kepentingan nasional,” pungkas Yuldi.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengungkap Akar Kebencian Pasca-Tragedi Penembakan Bondi Beach
Afghanistan Tuduh Pakistan Serang Warga Sipil di Kunar
Cuaca Ekstrem di Jabodetabek, Siang Panas Sore Hujan Deras – Ini Kata BMKG
Banjir Belum Surut, 80 RT di Jakarta Masih Terendam Air – 3 Jalan Tergenang
Anggota Polisi Dilarang Live Streaming Saat Dinas, Ini Penjelasan Polri
Beli Pulsa Berujung Maut, Pria di Cengkareng Tewas Disabet Clurit
Astronom Temukan Atmosfer pada Dunia Es Terpencil 2002 XV93
Bareskrim Tangkap Red Notice Interpol Kasus Scam Online Jaringan Kamboja

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:39 WIB

Mengungkap Akar Kebencian Pasca-Tragedi Penembakan Bondi Beach

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:33 WIB

Afghanistan Tuduh Pakistan Serang Warga Sipil di Kunar

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:12 WIB

Cuaca Ekstrem di Jabodetabek, Siang Panas Sore Hujan Deras – Ini Kata BMKG

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:56 WIB

Banjir Belum Surut, 80 RT di Jakarta Masih Terendam Air – 3 Jalan Tergenang

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:38 WIB

Anggota Polisi Dilarang Live Streaming Saat Dinas, Ini Penjelasan Polri

Berita Terbaru

Ilustrasi, Mencari keadilan dan kohesi sosial. Sidang umum perdana Komisi Kerajaan Australia resmi berjalan untuk menyelidiki lonjakan antisemitisme dan mengevaluasi celah keamanan nasional setelah tragedi penembakan Hanukkah di Bondi Beach. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengungkap Akar Kebencian Pasca-Tragedi Penembakan Bondi Beach

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:39 WIB

Gagalnya kesepakatan damai. Afghanistan menuduh militer Pakistan meluncurkan serangan mematikan ke wilayah timur yang menargetkan fasilitas publik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Afghanistan Tuduh Pakistan Serang Warga Sipil di Kunar

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:33 WIB