Gubernur Dedi Mulyadi Gaji Warga Reboisasi Gunung Ciremai Rp2,5 Juta dan Dapat Domba

Sabtu, 24 Januari 2026 - 11:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
(Posnews/NET)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Posnews/NET)

BANDUNG, POSNEWS.CO.ID – Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan program pemulihan ekosistem Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dengan menggaji warga sekitar sebagai garda depan reboisasi.

Selain upah bulanan, warga juga menerima 3-4 ekor domba sebagai modal ternak.

Dedi menjelaskan, gaji warga Rp 1,5 juta–2,5 juta per bulan, tergantung tingkat kesulitan dan ketinggian lokasi kerja.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program ini bertujuan memulihkan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selama ini hanya menjadi penonton eksploitasi gunung tertinggi di Jawa Barat.

Selain insentif ekonomi, Dedi menyoroti krisis air bersih di kaki Gunung Ciremai. Ia mengungkap, warga kesulitan air karena sumber daya tersebut dikomersialisasi PDAM dan pihak swasta lewat pipa ilegal.

Baca Juga :  Izin SMK IDN Bogor Dicabut Gubernur Dedi Mulyadi, Orang Tua Siswa Datangi KCD Pendidikan

Dedi memberi ultimatum tegas agar penyedotan air ilegal dihentikan.

“Air untuk konsumsi dan pertanian masyarakat tidak boleh kurang. Jangan sampai warga menjerit karena pertanian mati sementara air dijual,” tegasnya.

Penertiban Izin Pengelola Wisata

Pemprov Jabar juga menertibkan izin wisata di TNGC. Dedi menemukan indikasi penyalahgunaan izin, di mana pengembang membangun fasilitas jauh melebihi kuota lahan resmi.

“Kalau izinnya 2 hektare, ya bangunannya maksimal 2 hektare. Jangan izin 2 hektare tapi membangun 30 hektare. Jalur dan aktivitas wisata juga harus dibatasi,” jelas Dedi.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut di Cikuda Bogor, Pemotor Perempuan Tewas Terbentur Truk

Dukungan untuk Desa Penyangga

Dedi menugaskan kepala daerah setempat mengkoordinasikan 50 desa penyangga agar masuk program desa prioritas Pemprov Jabar.

Setiap desa mendapat bantuan awal Rp5 juta untuk pendataan kebutuhan dasar.

Desa-desa ini nantinya akan menerima dukungan infrastruktur penuh, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kegiatan merusak hutan.

“Selanjutnya, desa-desa itu akan menjadi prioritas bantuan Pemprov Jabar untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar,” tutup Dedi.(red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepergok Hendak Mencuri di Bojonggede, Pelaku Tembak Korban Pakai Airsoft Gun
Teralis SMP Al-Madina Wonosobo Ambruk, 1 Siswa Tewas dan 2 Dirawat Intensif
Kakak Sempat Diduga Jadi Sasaran, Balita 2 Tahun di Lumajang Berakhir Tragis
Tegar Pulang Kerja Bersama Ayah, Malah Dikeroyok hingga Tewas di Grobogan
Masalah Uang Bantuan Rp100 Ribu Berujung Pembacokan Kakak Kandung di Cianjur
Pesepak Bola Nigeria Tewas Terjebak Kebakaran Melalap Rumah dan Toko di Palopo
Elf Rombongan Wisatawan Tangerang Terjun dari Tebing 3 Meter di Bogor, 4 Orang Luka
DPO Pembunuhan Bripda Oktovianus Disergap di Keerom Bersama 3 Pria

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 06:42 WIB

Kepergok Hendak Mencuri di Bojonggede, Pelaku Tembak Korban Pakai Airsoft Gun

Selasa, 17 November 2026 - 11:50 WIB

Teralis SMP Al-Madina Wonosobo Ambruk, 1 Siswa Tewas dan 2 Dirawat Intensif

Selasa, 17 November 2026 - 06:18 WIB

Kakak Sempat Diduga Jadi Sasaran, Balita 2 Tahun di Lumajang Berakhir Tragis

Senin, 16 November 2026 - 06:25 WIB

Tegar Pulang Kerja Bersama Ayah, Malah Dikeroyok hingga Tewas di Grobogan

Senin, 16 November 2026 - 06:06 WIB

Masalah Uang Bantuan Rp100 Ribu Berujung Pembacokan Kakak Kandung di Cianjur

Berita Terbaru

KTT ASEAN di Manila menilai Myanmar gagal menjalankan rencana perdamaian lima poin dan memperpanjang larangan hadir bagi Min Aung Hlaing. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

KTT ASEAN di Manila Perpanjang Larangan Hadir

Rabu, 18 Nov 2026 - 08:18 WIB