EDMONTON, POSNEWS.CO.ID – Provinsi Alberta bersiap melakukan langkah politik drastis yang menantang otoritas pemerintah pusat Kanada. Premier Danielle Smith mengumumkan pada Kamis malam bahwa warga akan memberikan suara dalam sebuah referendum untuk membatasi aliran pendatang baru.
Langkah ini menandai babak baru ketegangan konstitusional di Kanada. Pasalnya, secara hukum, kebijakan imigrasi merupakan tanggung jawab utama pemerintah federal di Ottawa. Keputusan Smith ini muncul saat PM Mark Carney sedang berupaya meredam sentimen separatisme di wilayah Barat Kanada.
Tekanan Populasi dan Krisis Fiskal
Alasan utama di balik rencana referendum ini adalah pertumbuhan penduduk Alberta yang sangat eksponensial. Berdasarkan data terbaru, populasi Alberta telah melewati angka lima juta jiwa pada tahun 2025. Provinsi ini bahkan menambah lebih dari 600.000 orang hanya dalam lima tahun terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, Smith menuduh kebijakan “pintu terbuka” pemerintah federal telah membebani sumber daya provinsi secara tidak berkelanjutan. “Kebijakan ini telah membanjiri ruang kelas dan ruang gawat darurat kita dengan terlalu banyak orang,” ujar Smith. Kondisi ini semakin sulit karena Alberta menghadapi defisit anggaran akibat penurunan harga minyak mentah global.
Perbedaan Migrasi di Alberta
Meskipun seluruh Kanada sedang menyesuaikan target imigrasi, posisi Alberta tergolong cukup unik. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa Alberta juga menghadapi gelombang migrasi antar-provinsi yang sangat tinggi.
Namun demikian, banyak warga Kanada dari provinsi lain pindah ke Alberta untuk mencari peluang ekonomi dan perumahan terjangkau. Smith tetap bersikeras meminta mandat melalui referendum karena isu imigrasi internasional menjadi kekhawatiran utama warga lokal. Ia ingin memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak merusak kualitas hidup masyarakat asli Alberta.
Rencana Pembatasan Layanan Publik
Jika referendum memberikan mandat, Smith berencana mengimplementasikan perubahan hukum yang signifikan. Salah satu rencana utamanya adalah membatasi akses ke berbagai program yang didanai oleh pemerintah provinsi.
Selanjutnya, Alberta kemungkinan akan menetapkan aturan baru bagi penerima layanan kesehatan dan pendidikan. Hanya warga negara Kanada dan individu dengan “status imigrasi yang disetujui Alberta” yang akan mendapatkan akses tersebut secara penuh. Langkah proteksionisme ini diprediksi akan memicu perdebatan hukum panjang mengenai hak asasi manusia di Kanada. Dunia kini menanti bagaimana PM Mark Carney akan merespons tantangan terbuka dari provinsi kaya minyak tersebut.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
