JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Dampak lingkungan yang rusak parah, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mulai bertindak tegas.
Pemerintah membekukan izin lingkungan puluhan perusahaan tambang batu bara dan nikel setelah menemukan indikasi kuat pencemaran lingkungan dan dugaan kontribusi terhadap banjir di sejumlah wilayah.
Langkah keras ini langsung mengguncang sektor pertambangan nasional. Pasalnya, KLH kini mengevaluasi 1.358 unit kegiatan ekstraksi batu bara dan nikel di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga Rabu (25/2/2026), tim baru merampungkan pemeriksaan terhadap 250 unit.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak perusahaan yang terbukti melanggar.
“Dari 250 unit yang sudah kami periksa, sekitar 80 izin lingkungan kami bekukan. Jumlah ini akan terus bertambah karena evaluasi masih berjalan, termasuk yang terindikasi menjadi kontributor banjir,” tegas Hanif di Balai Kartini, Jakarta.
Terancam Gugatan dan Denda Triliunan Rupiah
Tak hanya membekukan izin, KLH juga menghadapi sejumlah sengketa lingkungan hidup. Pemerintah kini menempuh jalur hukum, baik melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun gugatan perdata.
Hanif menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, penyelesaian sengketa dilakukan lebih dulu melalui lima hingga tujuh kali negosiasi.
Namun, jika perusahaan tetap membandel dan tidak mencapai kesepakatan, KLH akan menggugat ke pengadilan.
“Kalau tidak ada titik temu, kami lanjutkan ke proses hukum. Negara tidak boleh kalah dalam kasus pencemaran lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, KLH berpotensi mengantongi ganti rugi dalam jumlah fantastis. Dari sejumlah gugatan yang berjalan, nilai penerimaan negara untuk pemulihan lingkungan diperkirakan mencapai Rp5 hingga Rp6 triliun.
“Potensi penerimaan negara bisa hampir Rp5–6 triliun dari ketidaktaatan tersebut. Dana ini akan kami arahkan untuk pemulihan lingkungan yang rusak,” ungkap Hanif.
Evaluasi Tambang di 14 Provinsi Kritis
Sebagai langkah lanjutan, KLH memperluas evaluasi di 14 provinsi yang memiliki aktivitas tambang batu bara dan nikel dalam skala besar.
Pemerintah menargetkan seluruh unit usaha yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan segera diperiksa.
Hanif menegaskan, pembekuan izin dan tuntutan ganti rugi bukan sekadar sanksi administratif.
Pemerintah ingin menciptakan efek jera sekaligus peringatan keras bagi perusahaan tambang agar patuh terhadap aturan lingkungan.
“Ke depan, kami terus evaluasi seluruh tambang di wilayah kritis. Tidak ada kompromi bagi yang mencemari lingkungan,” pungkasnya.
Langkah tegas KLH ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan tambang batu bara dan nikel kini memasuki babak baru.
Pemerintah memastikan penegakan hukum lingkungan berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah tambang. (red)
Editor : Hadwan
