JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Indonesia mempercepat langkah memperkuat hubungan dagang dengan Inggris.
Pemerintah kini mendorong penjajakan Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UK CEPA) sekaligus memperkuat dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Langkah tersebut menjadi semakin penting menjelang berakhirnya fasilitas perdagangan Indonesia melalui Developing Countries Trading Scheme (DCTS) Inggris pada akhir 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha, menyampaikan perkembangan tersebut setelah kunjungan kerja ke London pada 7–9 September 2026.
“Hubungan perdagangan Indonesia dengan Inggris berpotensi besar untuk terus meningkat. Kami telah bertemu dengan sejumlah instansi Pemerintah Inggris dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara melalui pembentukan I-UK CEPA. Kami juga mengapresiasi dukungan Inggris atas upaya aksesi Indonesia ke CPTPP,” kata Johni.
DCTS Berakhir 31 Desember 2026
Perubahan kebijakan perdagangan Inggris menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pembahasan CEPA.
Pemerintah Inggris telah menetapkan Indonesia keluar dari skema DCTS mulai 1 Januari 2027. Indonesia memperoleh masa transisi selama 18 bulan dan akan berhenti mendapatkan preferensi DCTS setelah 31 Desember 2026.
Setelah itu, perdagangan Indonesia dengan Inggris akan menggunakan UK Global Tariff, kecuali terdapat pengaturan perdagangan lain yang berlaku.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur tarif.
Terlebih, sejumlah produk Indonesia selama ini menikmati tarif preferensi melalui DCTS.
Bahkan sejak 1 Januari 2026, Inggris telah menerapkan goods graduation terhadap beberapa kelompok produk asal Indonesia, termasuk produk lemak dan minyak, kerajinan dari bahan anyaman, alas kaki, serta alat musik.
Karena itu, I-UK CEPA menjadi salah satu instrumen yang sedang didorong pemerintah untuk menciptakan kepastian akses pasar jangka panjang.
Perdagangan Indonesia-Inggris Naik Tipis
Kemendag mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Inggris relatif stabil dalam periode 2021–2025.
Nilainya meningkat dari USD2,57 miliar pada 2021 menjadi USD2,66 miliar pada 2025. Jika menggunakan kurs Rp15.800 per dolar AS sebagai ilustrasi, nilai perdagangan 2025 tersebut setara sekitar Rp42 triliun.
Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan masih adanya ruang untuk memperluas hubungan dagang kedua negara.
Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam dan basis manufaktur. Sementara itu, Inggris memiliki kekuatan pada produk dan jasa bernilai tambah tinggi, teknologi serta keahlian di berbagai sektor.
Kondisi tersebut menciptakan peluang kerja sama yang tidak hanya bertumpu pada perdagangan barang, tetapi juga jasa, investasi, teknologi dan rantai pasok.
CEPA Bidik Akses Pasar dan Investasi
Kemendag memproyeksikan I-UK CEPA dapat memperluas akses pasar bagi produk kedua negara.
Selain itu, kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok, mengurangi hambatan regulasi serta membuka peluang lebih besar pada perdagangan jasa dan investasi.
Dengan adanya kerangka perdagangan yang lebih komprehensif, pelaku usaha diharapkan memiliki kepastian lebih baik ketika melakukan ekspor, impor maupun investasi.
Namun, pembentukan CEPA masih membutuhkan proses perundingan. Artinya, manfaat tarif atau akses pasar yang lebih luas belum dapat dianggap berlaku sebelum kesepakatan selesai dan memiliki dasar hukum yang efektif.
Inggris Dukung Proses Aksesi CPTPP
Selain CEPA, Indonesia juga tengah menjalani proses aksesi ke CPTPP, blok perdagangan yang saat ini mencakup 12 negara, termasuk Inggris.
Pada 26 Juni 2026, negara-negara anggota CPTPP menyepakati dimulainya pembahasan persiapan aksesi dengan Indonesia, Filipina dan Uni Emirat Arab.
Pemerintah Inggris kemudian membuka konsultasi mengenai pendalaman hubungan dagang dengan Indonesia pada Juli 2026.
Pemerintah Inggris menyatakan konsultasi tersebut berkaitan dengan potensi penguatan hubungan perdagangan, termasuk dalam konteks proses aksesi ke CPTPP.
Kemendag menilai dukungan Inggris penting karena negara tersebut sudah menjadi anggota CPTPP.
Di sisi lain, proses aksesi Indonesia masih harus melalui tahapan dan pembahasan dengan negara-negara anggota CPTPP. Jadi, dukungan Inggris belum berarti Indonesia otomatis menjadi anggota.
Dunia Usaha Ikut Beri Masukan
Upaya memperkuat hubungan dagang tidak hanya berlangsung melalui jalur pemerintah.
Dalam kunjungan ke London, Johni juga memimpin forum bisnis yang melibatkan 20 perusahaan dan lembaga think-tank Inggris pada 8 September 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kebutuhan dan hambatan perdagangan yang mereka hadapi.
“Masukan dari dunia usaha sangat penting untuk mempercepat pembentukan I-UK CEPA,” ujar Johni.
Keterlibatan dunia usaha menjadi penting karena kesepakatan perdagangan pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap aktivitas eksportir, importir, investor serta konsumen.
Kopi Indonesia Jadi Perhatian
Hubungan dagang Indonesia dan Inggris juga menyentuh komoditas strategis, termasuk kopi.
Delegasi Kemendag mengunjungi International Coffee Organization (ICO) di London. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan masa depan petani kopi.
Topik yang dibahas antara lain kesejahteraan petani kopi skala kecil, pengakuan terhadap specialty Robusta, pertanian regeneratif serta tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
“Kami juga menekankan pentingnya peran ICO dalam menopang kesejahteraan petani kopi yang mayoritas adalah petani kecil,” kata Johni.
Menurut dia, negara-negara produsen kopi besar juga perlu terlibat aktif dalam penyusunan aturan global agar kepentingan petani kecil tetap diperhatikan.
Tantangan Baru untuk Produk Indonesia
Berakhirnya DCTS membuat eksportir Indonesia perlu memperhatikan perubahan aturan perdagangan Inggris.
Pemerintah Inggris menyatakan Indonesia keluar dari DCTS karena telah berstatus negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country/UMIC) selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan klasifikasi Bank Dunia.
Setelah 1 Januari 2027, Indonesia akan berdagang menggunakan UK Global Tariff apabila tidak ada pengaturan preferensial lain yang berlaku.
Situasi tersebut dapat membuat struktur biaya perdagangan berubah untuk sejumlah produk.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai tarif, aturan asal barang, standar produk dan persyaratan masuk pasar Inggris.
Momentum Memperluas Pasar Ekspor
Bagi Indonesia, penguatan hubungan dengan Inggris bukan hanya soal mempertahankan angka perdagangan.
Lebih jauh, pemerintah sedang mencari ruang untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperluas pasar bagi produk Indonesia.
Kesepakatan perdagangan juga dapat menjadi pintu bagi kerja sama di sektor jasa, teknologi, investasi, industri, hingga pengembangan rantai pasok.
Karena itu, percepatan penjajakan I-UK CEPA berlangsung bersamaan dengan proses aksesi CPTPP dan penguatan kerja sama komoditas strategis. **
Editor : Hadwan
