Ribuan Jemaah Umrah Tertahan Konflik Timteng, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Minggu, 1 Maret 2026 - 21:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jalur Udara Timur Tengah Ditutup, Pemerintah Bentuk Tiga Tim Dampingi Jemaah Umrah. (Posnews/Ist)

Jalur Udara Timur Tengah Ditutup, Pemerintah Bentuk Tiga Tim Dampingi Jemaah Umrah. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik Timur Tengah (Timteng).

Konflik memanas setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu penutupan wilayah udara di sejumlah negara.

Akibatnya, jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute kepulangan ke Indonesia terganggu, sehingga banyak jemaah tertahan di bandara transit.

“Kami sangat prihatin. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan jemaah aman, mendapat logistik cukup, serta kepastian informasi,” tegas Maman, Minggu (1/3/2026).

Minta Mitigasi Cepat dan Terukur

Maman meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, hingga Kementerian Perhubungan.

Baca Juga :  Ferdy Sambo Muncul Saat Khusyuk Beribadah, Unggahan Terbaru Banjir Komentar Warganet

Ia menekankan pentingnya skema mitigasi konkret, termasuk pengalihan rute penerbangan dan penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar.

“Kami minta pendataan jemaah terdampak dilakukan cepat, siapkan akomodasi, dan susun skema pemulangan aman. Jangan biarkan jemaah tanpa kepastian di bandara,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, ia mendesak pemerintah membentuk pusat informasi resmi satu pintu. Langkah ini penting untuk mencegah kepanikan keluarga di Tanah Air dan menekan penyebaran hoaks di media sosial.

“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi. Travel umrah juga wajib aktif berkoordinasi dengan KBRI agar pendampingan maksimal,” tambahnya.

Pemerintah Bentuk Tiga Tim di Bandara

Sementara itu, pemerintah melalui Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bergerak cepat.

KUH membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji.

Baca Juga :  Tingkatkan Jumlah Buyer AS Menuju TEI 2025, RI Gelar Business Gathering di Washington D.C

Staf Teknis KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan tim tersebut fokus melakukan pendampingan dan koordinasi bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan.

“Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak,” ujarnya.

Komisi VIII Kawal Hingga Tuntas

Maman memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal situasi hingga seluruh WNI berada dalam kondisi aman.

Ia juga mengimbau jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI.

“Kami berharap jemaah tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya.

Hingga kini, pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan membuka opsi penyesuaian rute penerbangan jika kondisi keamanan belum stabil. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sidang Perdana Aktivis Andrie Yunus Digelar 29 April 2026, Publik Soroti Proses Hukum
IEA, IMF, dan Bank Dunia Peringatkan Dampak Destruktif Perang Iran terhadap Ekonomi Dunia
Israel-Lebanon Mulai Negosiasi Langsung Perdana Sejak 1993
Zambia Cabut Pajak BBM guna Lindungi Ekonomi dari Dampak Perang Iran
DR Kongo Terima Puluhan Deportan Negara Ketiga dari Amerika
Xi Jinping dan To Lam Sahkan Kemitraan Strategis Tingkat Tinggi
Demo Besar di DPR RI Hari Ini, Polda Metro Jaya Imbau Warga Hindari Lokasi
KKB Papua Serang Sinak Puncak Papua, Warga Jadi Korban Luka Tembak

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 13:15 WIB

Sidang Perdana Aktivis Andrie Yunus Digelar 29 April 2026, Publik Soroti Proses Hukum

Kamis, 16 April 2026 - 13:07 WIB

IEA, IMF, dan Bank Dunia Peringatkan Dampak Destruktif Perang Iran terhadap Ekonomi Dunia

Kamis, 16 April 2026 - 12:03 WIB

Israel-Lebanon Mulai Negosiasi Langsung Perdana Sejak 1993

Kamis, 16 April 2026 - 11:57 WIB

Zambia Cabut Pajak BBM guna Lindungi Ekonomi dari Dampak Perang Iran

Kamis, 16 April 2026 - 10:50 WIB

DR Kongo Terima Puluhan Deportan Negara Ketiga dari Amerika

Berita Terbaru

Babak baru di meja perundingan. Delegasi Israel dan Lebanon bertemu di Washington guna menjajaki perdamaian, namun perbedaan tajam mengenai pelucutan senjata Hezbollah dan syarat gencatan senjata masih membayangi stabilitas kawasan tahun 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Israel-Lebanon Mulai Negosiasi Langsung Perdana Sejak 1993

Kamis, 16 Apr 2026 - 12:03 WIB

Implementasi skema pihak ketiga. Republik Demokratik Kongo mulai menerima puluhan deportan non-nasional yang dikirim oleh Amerika Serikat, menandai babak baru dalam kerja sama migrasi dan pengamanan mineral kritis antara Kinshasa dan Washington. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

DR Kongo Terima Puluhan Deportan Negara Ketiga dari Amerika

Kamis, 16 Apr 2026 - 10:50 WIB