TEHRAN, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Iran menegaskan bahwa negara-negara Arab di kawasan Teluk tidak berhak menuntut ganti rugi perang. Sebab, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyampaikan penolakan keras tersebut melalui akun media sosial pribadinya pada hari Minggu.
Penolakan atas Klaim Ganti Rugi Sepihak
Gharibabadi menyatakan bahwa aset keuangan Iran bukanlah barang rampasan perang bagi Amerika Serikat. Selain itu, ia juga menolak keras penggunaan dana tersebut sebagai sumber pembayaran ganti rugi untuk para sekutu Washington.
Pernyataan keras ini merespons laporan media mengenai rencana Amerika Serikat untuk menyita aset luar negeri milik Iran. Menurut laporan tersebut, pemerintah AS berencana mengalihkan aset Iran untuk membiayai pembangunan kembali infrastruktur sekutu Teluk yang rusak.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, kabarnya telah menginstruksikan tim khusus untuk menghitung total kerusakan di kawasan tersebut. Namun, Gharibabadi menegaskan bahwa tindakan sepihak tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang sangat serius.
Serangan Balasan dan Tuduhan Agresi
Ketegangan bersenjata di kawasan Teluk memang terus memuncak setelah aksi saling serang dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai contoh, militer Iran meluncurkan rentetan rudal balistik ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain pada hari Sabtu.
Meskipun demikian, Komando Sentral AS mengeklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal berbahaya tersebut sebelum mencapai target. Di sisi lain, serangan asimetris ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa besar bagi industri energi global.
Lembaga riset Rystad Energy memproyeksikan biaya perbaikan infrastruktur energi di Timur Tengah dapat menembus USD 58 miliar. Oleh sebab itu, AS gencar mencari cara untuk membebankan biaya raksasa tersebut kepada pihak Tehran.
Syarat Mutlak Pengakhiran Konflik
Gharibabadi justru menuntut balik agar negara-negara Arab yang membantu agresi AS untuk membayar ganti rugi penuh kepada Iran. Sebab, mereka telah membiarkan fasilitas militer lokal menjadi titik peluncuran serangan udara ke wilayah kedaulatan Iran.
Dengan demikian, sengketa ganti rugi ini menjadi ganjalan baru yang cukup alot dalam proses perundingan damai. Padahal, Iran secara konsisten menuntut pencairan aset mereka yang membeku sebagai syarat mutlak untuk mengakhiri perang.
Selain pencairan dana, Tehran juga mendesak penghapusan sanksi ekonomi global secara menyeluruh. Pada akhirnya, dunia kini menanti apakah jalur diplomasi tertutup ini mampu meredakan badai konflik energi yang kian membara.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
