TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, bersiap untuk mengadakan dialog “jujur dan terbuka” dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk menyelaraskan pandangan kedua negara pasca-serangan militer masif terhadap Iran.
Takaichi menyampaikan rencana tersebut dalam sidang komite parlemen pada Selasa (3/3/2026). Kunjungan resmi ke Washington ini petugas jadwalkan berlangsung pada 19 Maret mendatang di Gedung Putih. Oleh karena itu, pertemuan ini akan menjadi ujian penting bagi kedekatan personal Takaichi dan Trump di tengah ketidakpastian keamanan global.
Posisi Jepang dan Penilaian Hukum
Hingga saat ini, pemerintah Jepang memilih untuk bersikap netral terkait legalitas serangan udara AS-Israel. Takaichi menegaskan bahwa Tokyo belum bisa memberikan penilaian hukum secara definitif terhadap operasi militer tersebut.
“Pemerintah memerlukan informasi yang lebih mendetail sebelum menarik kesimpulan,” ujar Takaichi di hadapan para anggota parlemen. Meskipun demikian, Jepang secara tegas mendesak Teheran untuk segera menghentikan pengembangan senjata nuklir. Tokyo juga meminta Iran mencari solusi diplomatik guna mencegah perluasan konflik ke negara-negara tetangga yang dapat melumpuhkan kawasan.
Keamanan Maritim dan Selat Hormuz
Ketegangan di perairan Timur Tengah langsung memicu respon cepat dari otoritas maritim Jepang. Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menginstruksikan seluruh kapal milik perusahaan Jepang untuk segera menjauhi wilayah Teluk Persia.
Kementerian Transportasi menyarankan kapal-kapal yang sudah berada di kawasan tersebut untuk segera bersandar di lokasi yang aman. Pasalnya, terdapat indikasi kuat mengenai gangguan atau penutupan jalur di Selat Hormuz pasca-serangan balasan Iran. Hingga saat ini, pemerintah belum menerima laporan mengenai kerusakan pada kapal-kapal yang berafiliasi dengan Jepang. Jepang sangat bergantung pada Selat Hormuz karena sekitar 90 persen pasokan minyak mentahnya berasal dari wilayah tersebut.
Dampak Ekonomi dan Subsidi Energi
Sidang Diet (parlemen) juga membahas dampak perang terhadap ekonomi domestik Jepang. PM Takaichi mengeklaim bahwa konflik yang sedang berlangsung belum memberikan dampak instan pada harga listrik dan gas di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, pemerintah menghadapi tantangan terkait kebijakan subsidi energi. Program subsidi tagihan listrik dan gas untuk rumah tangga dijadwalkan berakhir pada 31 Maret mendatang. “Kami belum berada pada tahap untuk memutuskan keberlanjutan subsidi tersebut,” tegas Takaichi. Pemerintah akan terus memantau fluktuasi harga energi global sebagai variabel utama dalam pengambilan kebijakan fiskal di kuartal kedua tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
