WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang membantah penilaian Amerika Serikat terkait adanya perubahan haluan kebijakan terhadap Taiwan pada hari Kamis. Perselisihan persepsi ini muncul hanya beberapa jam sebelum Perdana Menteri Sanae Takaichi bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.
Juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, menegaskan bahwa penilaian AS mengenai “pergeseran besar” tersebut tidak akurat. Tokyo bersikeras bahwa pernyataan PM Takaichi mengenai potensi respon militer terhadap krisis di Taiwan tetap selaras dengan kebijakan jangka panjang Jepang.
Laporan Intelijen AS vs Penjelasan Tokyo
Sengketa ini berawal dari laporan tahunan badan intelijen Amerika Serikat yang terbit pada Rabu lalu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa retorika Takaichi sejak tahun lalu menandai penyimpangan tajam dari para pemimpin Jepang sebelumnya. Penilaian ini merujuk pada pernyataan Takaichi di parlemen mengenai kesiapan Tokyo merespon “krisis eksistensial” jika Tiongkok menyerang Taiwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Minoru Kihara menyatakan bahwa penilaian tersebut salah kaprah. Menurutnya, konsep “situasi krisis eksistensial” adalah standar hukum yang sudah ada dalam doktrin pertahanan Jepang. Takaichi dianggap hanya memperjelas penerapan standar tersebut dalam skenario Taiwan, bukan menciptakan kebijakan baru yang agresif.
Tekanan Ekonomi Tiongkok dan Dampak Regional
Pernyataan Takaichi sebelumnya telah memicu kemarahan luar biasa dari Beijing yang menganggap Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya. Hubungan Tiongkok-Jepang kini anjlok ke titik terendah dalam satu dekade terakhir. Beijing membalas dengan melarang warganya bepergian ke Jepang serta memutus akses beberapa ekspor komoditas utama.
Laporan AS memperkirakan Tiongkok akan mengintensifkan tindakan koersif ini sepanjang tahun 2026. Beijing bertujuan menghukum Jepang sekaligus menakuti negara lain agar tidak ikut campur dalam urusan Taiwan. Meskipun demikian, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Tiongkok belum berencana melakukan invasi fisik pada tahun 2027 dan masih mengutamakan kontrol tanpa kekerasan.
Bayang-bayang di KTT Washington
Perbedaan pandangan antara Tokyo dan Washington mengenai Taiwan ini menambah kompleksitas KTT Takaichi-Trump. Trump sebelumnya sudah menuntut Jepang mengirim kapal pengawal ke Selat Hormuz yang terblokade akibat perang Iran. Keengganan Jepang untuk terlibat secara militer di Timur Tengah sudah membuat Trump menunjukkan rasa tidak senangnya.
Kini, dengan munculnya ketidakselarasan mengenai Taiwan, posisi diplomatik Takaichi di Washington semakin terjepit. Ia harus mampu meyakinkan Trump bahwa Jepang tetap menjadi sekutu setia tanpa harus terseret ke dalam komitmen militer yang melanggar konstitusi pasifisnya. Hasil dari pertemuan puncak ini akan menentukan stabilitas keamanan di Asia Timur dalam menghadapi ambisi militer Tiongkok yang diprediksi mencapai puncaknya pada seratus tahun berdirinya PLA tahun 2027.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
