JK Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi Rp5 Miliar, Siap Laporkan ke Bareskrim

Minggu, 5 April 2026 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla  (Posnews/Ist)

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Isu panas soal dugaan pendanaan polemik ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung ditepis tegas oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

JK memastikan, tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu hingga Rp5 miliar adalah tidak benar dan menyesatkan.

Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK membantah semua tuduhan yang beredar di platform digital.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat, tidak pernah mendanai, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, JK mengaku hanya mengenal Roy Suryo sebagai mantan menteri, tanpa hubungan dengan pihak lain dalam isu tersebut.

Baca Juga :  Si Kaki Biru yang Kikuk: Tarian Cinta dan Sisi Gelap Burung Booby

Pertemuan di Rumah JK Bukan Bahas Ijazah Jokowi

Isu ini semakin liar setelah dikaitkan dengan pertemuan di kediaman JK saat bulan Ramadan.

Namun demikian, JK meluruskan bahwa pertemuan tersebut hanya berisi diskusi bersama akademisi dan profesional terkait kondisi bangsa.

“Itu pembicaraan terbuka, hanya saran untuk kebijakan nasional, termasuk untuk Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, para peserta hadir atas inisiatif sendiri, bukan undangan khusus.

Langkah Hukum Disiapkan, Pelapor Akan Dikejar

Tak tinggal diam, JK langsung menyiapkan langkah hukum. Ia menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan penyebar isu ke aparat penegak hukum.

Baca Juga :  WNA China Ditangkap di Pademangan, Polisi Sita Happy Water dan Ketamine 3,2 Kg

“Besok akan dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk mencari kebenaran dan pertanggungjawaban,” tegas JK.

Kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan juga berpotensi dilayangkan ke Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Siber.

Menurut pihak kuasa hukum, tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik JK dan berpotensi melanggar hukum.

Karena itu, proses hukum akan ditempuh untuk mengungkap fakta dan memberi efek jera kepada penyebar hoaks. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Serangan Balik: Ukraina Gempur Terminal Minyak Rusia
Sempat Ditangkap Israel, 9 WNI Relawan Gaza Akhirnya Tiba di Indonesia
Marco Rubio Lawat India guna Pulihkan Hubungan Dagang
Bareskrim Selidiki Blackout Sumatera, Kabel SUTET Putus di Jambi Diuji Forensik
Prancis Larang Masuk Menteri Keamanan Israel
WHO Nyatakan Wabah Strain Bundibugyo sebagai Ancaman Global
Trump Klaim Kesepakatan Damai dengan Iran Hampir Tuntas
Brimob Polda Metro Gagalkan Tawuran dan Balap Liar, Celurit hingga Narkoba Disita

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 18:17 WIB

Serangan Balik: Ukraina Gempur Terminal Minyak Rusia

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:24 WIB

Sempat Ditangkap Israel, 9 WNI Relawan Gaza Akhirnya Tiba di Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:14 WIB

Marco Rubio Lawat India guna Pulihkan Hubungan Dagang

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:00 WIB

Bareskrim Selidiki Blackout Sumatera, Kabel SUTET Putus di Jambi Diuji Forensik

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:11 WIB

Prancis Larang Masuk Menteri Keamanan Israel

Berita Terbaru

Bara di garis depan. Pasukan Ukraina meluncurkan serangan drone masif terhadap terminal minyak utama Rusia di Novorossiysk, sementara jumlah korban tewas akibat serangan di asrama mahasiswa Starobilsk mencapai 18 jiwa. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Serangan Balik: Ukraina Gempur Terminal Minyak Rusia

Minggu, 24 Mei 2026 - 18:17 WIB

Misi merajut kembali aliansi. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengunjungi India untuk memulihkan hubungan yang sempat retak akibat sengketa tarif dan perbedaan pandangan strategis terkait kawasan Asia Selatan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Marco Rubio Lawat India guna Pulihkan Hubungan Dagang

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:14 WIB

Sanksi diplomatik Paris. Pemerintah Prancis resmi melarang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memasuki wilayahnya sebagai respons atas sikap kontroversialnya terhadap aktivis bantuan Gaza. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Prancis Larang Masuk Menteri Keamanan Israel

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:11 WIB