JK Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi Rp5 Miliar, Siap Laporkan ke Bareskrim

Minggu, 5 April 2026 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla memberikan pernyataan di Jakarta Selatan. (Posnews/Ist)

Jusuf Kalla memberikan pernyataan di Jakarta Selatan. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Isu panas soal dugaan pendanaan polemik ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung ditepis tegas oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

JK memastikan, tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu hingga Rp5 miliar adalah tidak benar dan menyesatkan.

Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK membantah semua tuduhan yang beredar di platform digital.

“Itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat, tidak pernah mendanai, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, JK mengaku hanya mengenal Roy Suryo sebagai mantan menteri, tanpa hubungan dengan pihak lain dalam isu tersebut.

Baca Juga :  Indonesia Juara SEA V League 2025 Usai Tak Terkalahkan di Putaran Kedua

Pertemuan di Rumah JK Bukan Bahas Ijazah Jokowi

Isu ini semakin liar setelah dikaitkan dengan pertemuan di kediaman JK saat bulan Ramadan.

Namun demikian, JK meluruskan bahwa pertemuan tersebut hanya berisi diskusi bersama akademisi dan profesional terkait kondisi bangsa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu pembicaraan terbuka, hanya saran untuk kebijakan nasional, termasuk untuk Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, para peserta hadir atas inisiatif sendiri, bukan undangan khusus.

Langkah Hukum Disiapkan, Pelapor Akan Dikejar

Tak tinggal diam, JK langsung menyiapkan langkah hukum. Ia menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan penyebar isu ke aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Israel Usir Puluhan Organisasi Bantuan dari Gaza, Krisis Kemanusiaan Memburuk

“Besok akan dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk mencari kebenaran dan pertanggungjawaban,” tegas JK.

Kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan juga berpotensi dilayangkan ke Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Siber.

Menurut pihak kuasa hukum, tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik JK dan berpotensi melanggar hukum.

Karena itu, proses hukum akan ditempuh untuk mengungkap fakta dan memberi efek jera kepada penyebar hoaks. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi, Lebih 10.000 Liter Disita dari Darat dan Laut
Polisi Bongkar Kedok Konter HP di Kabupaten Bogor, Jual Tramadol Ilegal
Diplomasi Transnasional: AS Dekati DR Kongo untuk Skema Deportasi
Pemotor Tewas Terlindas Truk Dinas TNI AD di Kalideres, Sopir Diperiksa
Petani di Bone Tewas Ditikam, Pelaku Ngaku Sakit Hati soal Perselingkuhan
UNESCO Tunjuk Profesor Tiongkok Chen Qun sebagai Asisten Direktur Jenderal
Iran Serang Tanker Minyak Prima Menggunakan Drone di Selat Hormuz
Produsen Minyak Teluk Aktifkan Jalur Lintas Darat Guna Hindari Selat Hormuz

Berita Terkait

Minggu, 5 April 2026 - 20:59 WIB

Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi, Lebih 10.000 Liter Disita dari Darat dan Laut

Minggu, 5 April 2026 - 20:40 WIB

JK Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi Rp5 Miliar, Siap Laporkan ke Bareskrim

Minggu, 5 April 2026 - 18:44 WIB

Polisi Bongkar Kedok Konter HP di Kabupaten Bogor, Jual Tramadol Ilegal

Minggu, 5 April 2026 - 18:39 WIB

Diplomasi Transnasional: AS Dekati DR Kongo untuk Skema Deportasi

Minggu, 5 April 2026 - 18:28 WIB

Pemotor Tewas Terlindas Truk Dinas TNI AD di Kalideres, Sopir Diperiksa

Berita Terbaru

Imigrasi sebagai alat tawar. Washington menjajaki kerja sama dengan Republik Demokratik Kongo untuk memproses deportasi migran ilegal, menyatukan isu perbatasan dengan kepentingan strategis mineral kritis di Afrika. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Diplomasi Transnasional: AS Dekati DR Kongo untuk Skema Deportasi

Minggu, 5 Apr 2026 - 18:39 WIB