JK Bantah Tuduhan Danai Isu Ijazah Jokowi Rp5 Miliar, Siap Laporkan ke Bareskrim

Minggu, 5 April 2026 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla  (Posnews/Ist)

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Isu panas soal dugaan pendanaan polemik ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung ditepis tegas oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

JK memastikan, tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu hingga Rp5 miliar adalah tidak benar dan menyesatkan.

Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK membantah semua tuduhan yang beredar di platform digital.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

โ€œItu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat, tidak pernah mendanai, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan,โ€ tegasnya.

Lebih lanjut, JK mengaku hanya mengenal Roy Suryo sebagai mantan menteri, tanpa hubungan dengan pihak lain dalam isu tersebut.

Baca Juga :  KKB Bakar Pos di Nabire, TNI Selidiki Dugaan Perampasan Pistol G2 Combat

Pertemuan di Rumah JK Bukan Bahas Ijazah Jokowi

Isu ini semakin liar setelah dikaitkan dengan pertemuan di kediaman JK saat bulan Ramadan.

Namun demikian, JK meluruskan bahwa pertemuan tersebut hanya berisi diskusi bersama akademisi dan profesional terkait kondisi bangsa.

โ€œItu pembicaraan terbuka, hanya saran untuk kebijakan nasional, termasuk untuk Presiden Prabowo Subianto,โ€ jelasnya.

Ia juga menegaskan, para peserta hadir atas inisiatif sendiri, bukan undangan khusus.

Langkah Hukum Disiapkan, Pelapor Akan Dikejar

Tak tinggal diam, JK langsung menyiapkan langkah hukum. Ia menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan penyebar isu ke aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Mendagri Instruksikan Pajak Kendaraan Listrik Dihapus, PKB dan BBNKB Bisa Nol Rupiah

โ€œBesok akan dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk mencari kebenaran dan pertanggungjawaban,โ€ tegas JK.

Kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan juga berpotensi dilayangkan ke Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Siber.

Menurut pihak kuasa hukum, tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baik JK dan berpotensi melanggar hukum.

Karena itu, proses hukum akan ditempuh untuk mengungkap fakta dan memberi efek jera kepada penyebar hoaks. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba Malaysia, Napi Lapas Bengkalis Diduga Jadi Otak
Polri Temukan Tumpukan Dolar AS dan Dolar Singapura di Brankas Rahasia Kafe de’Clan
SKK Migas Buka Lowongan Kerja S1 2026, Simak Posisi dan Syaratnya
Polisi Gerebek 4 Kafe di Cibitung, Praktik Prostitusi Anak Terbongkar
Polisi Ungkap Buronan Meterai Palsu Tewas Lompat dari Apartemen
Polisi Gagalkan Peredaran Sabu Berkedok Pakan Burung di Bekasi
Kasus Impor Ilegal iPhone Naik ke Penuntutan, Bareskrim Kejar DPO
Usulan Provinsi Sunda Menguat, DPR Minta Kajian Menyeluruh

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:00 WIB

Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba Malaysia, Napi Lapas Bengkalis Diduga Jadi Otak

Rabu, 8 Juli 2026 - 20:41 WIB

Polri Temukan Tumpukan Dolar AS dan Dolar Singapura di Brankas Rahasia Kafe de’Clan

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:27 WIB

SKK Migas Buka Lowongan Kerja S1 2026, Simak Posisi dan Syaratnya

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:02 WIB

Polisi Gerebek 4 Kafe di Cibitung, Praktik Prostitusi Anak Terbongkar

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:42 WIB

Polisi Ungkap Buronan Meterai Palsu Tewas Lompat dari Apartemen

Berita Terbaru

Hambatan di tengah krisis kesehatan. Warga di kamp pengungsian Kpangba mengusir petugas medis yang berupaya melacak kontak erat korban meninggal akibat Ebola. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Wabah Ebola Kongo Meluas: WHO Peringatkan Bahaya

Rabu, 8 Jul 2026 - 18:48 WIB