WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Harapan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah kembali memudar. Presiden Donald Trump secara resmi menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri perang. Ia beralasan bahwa isu nuklir harus menjadi prioritas utama sejak awal perundingan.
Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengeklaim bahwa Teheran melaporkan kondisi “Status Runtuh” (State of Collapse) kepada Amerika Serikat. “Mereka ingin kita segera membuka Selat Hormuz. Saat ini mereka sedang mencoba membereskan situasi kepemimpinan mereka,” tulis Trump. Hingga saat ini, pihak Teheran belum memberikan respons resmi terhadap klaim sepihak presiden AS tersebut.
Krisis Kepemimpinan: Dominasi Garda Revolusi
Berbagai laporan menunjukkan gejolak hebat di dalam Iran. Kematian Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama perang memicu pergeseran kekuasaan. Pengangkatan putranya, Mojtaba Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi mempercepat proses tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Analis meyakini suksesi ini memberikan kekuatan lebih besar kepada komandan garis keras Garda Revolusi (IRGC). Hal ini memicu posisi tawar Iran yang semakin mengeras dalam perundingan. Teheran tetap menuntut penghentian perang dan jaminan keamanan sebelum membahas program nuklir. Pemerintahan Trump menolak mentah-mentah skema bertahap tersebut.
Kelumpuhan Selat Hormuz dan Lonjakan Harga Minyak
Blokade maritim di Selat Hormuz melumpuhkan jalur energi global secara drastis. Jalur ini biasanya melayani 140 kapal per hari, namun kini hanya tujuh kapal yang melintas. Saat ini, tidak ada satu pun kapal yang membawa minyak untuk pasar global. Akibatnya, harga minyak mentah Brent melonjak 2,8% menjadi sekitar $111,26 per barel pada hari Selasa.
Bank Dunia memperkirakan lonjakan harga energi hingga 24% pada tahun 2026. Hal ini akan terjadi jika gangguan akut akibat perang terus berlanjut hingga Mei. Pengumuman mengejutkan dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk keluar dari OPEC dan OPEC+ semakin memperkeruh kondisi ini. Langkah tersebut menunjukkan keretakan mendalam di antara negara-negara Teluk dalam menangani konflik Iran.
Tekanan Domestik dan Sanksi Baru AS
Presiden Trump menghadapi tekanan politik yang signifikan di dalam negeri. Hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Trump turun ke angka 34%. Angka ini merupakan level terendah dalam masa jabatannya saat ini. Masyarakat Amerika mulai jenuh dengan biaya hidup yang tinggi dan keterlibatan AS dalam perang yang tidak populer.
Sebagai balasan, AS memberlakukan sanksi terhadap 35 entitas dan individu pada hari Selasa. Pemerintah menuduh mereka berperan dalam “sistem perbankan bayangan” Iran. Sistem tersebut diduga memfasilitasi pergerakan puluhan miliar dolar untuk menghindari sanksi dan mendanai terorisme. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menegaskan bahwa mereka mulai menggunakan koridor perdagangan alternatif di utara, timur, dan barat.
Diplomasi di Ambang Kegagalan
Masa depan stabilitas global kini berada dalam ketidakpastian ekstrem. Kritik terbuka Trump terhadap Kanselir Jerman Friedrich Merz memperuncing perselisihan dengan sekutu Eropa. Merz sebelumnya mempertanyakan strategi keluar (exit strategy) Washington di Iran.
Konflik ini akan menjerumuskan ekonomi dunia ke dalam resesi yang lebih dalam jika tidak ada kesepakatan nuklir. Masyarakat internasional kini menanti efektivitas sistem diplomasi jarak jauh melalui mediator Pakistan. Langkah ini menjadi krusial untuk memecahkan kebuntuan sebelum eskalasi militer semakin tidak terkendali.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
