Kemendikdasmen Tutup Data Baru Guru Honorer di Dapodik, Fokus 237 Ribu Guru

Senin, 11 Mei 2026 - 17:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dirjen GTK Kemendikdasmen memberikan keterangan soal nasib guru honorer di Jakarta. (Posnews/Ist)

Dirjen GTK Kemendikdasmen memberikan keterangan soal nasib guru honorer di Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia memastikan belum membuka opsi penambahan data guru honorer baru ke sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pemerintah saat ini memilih fokus menuntaskan nasib guru non-ASN yang sudah terdaftar hingga 31 Desember 2024.

Kebijakan itu disampaikan Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani dalam Taklimat Media terkait Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nunuk menegaskan data guru dalam Dapodik per 31 Desember 2024 menjadi acuan utama pemerintah.

Setelah tanggal tersebut, sekolah tidak bisa lagi menambahkan guru baru ke dalam sistem.

“Itu menjadi basis data kami dan setelah itu tidak bisa lagi masuk Dapodik karena itu amanah undang-undang,” kata Nunuk.

Baca Juga :  Jantung Ekonomi di Ujung Tanduk: Mengapa AS Menghindari Tangki Minyak di Pulau Kharg?

Akibatnya, guru non-ASN yang belum terdaftar hingga batas waktu tersebut tidak bisa mengikuti proses redistribusi maupun penyelesaian status.

Pemerintah Fokus pada 237 Ribu Guru

Kemendikdasmen mencatat masih ada 237.196 guru non-ASN yang aktif mengajar hingga akhir 2026.

Pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian status mereka sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait seleksi PPPK.

Nunuk menegaskan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 bukan kebijakan penghentian guru honorer.

Sebaliknya, aturan itu memberi kepastian hukum agar guru non-ASN tetap bisa mengajar dan menerima gaji hingga akhir tahun.

Baca Juga :  Pria Muda Tewas Terbakar di Parit Kebun Kol Pangalengan Bandung - Ditemukan Tanpa Busana

DPR Desak Nasib Guru Honorer Diselamatkan

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan guru honorer.

Ia menilai pemerintah tak boleh hanya menawarkan solusi sementara.

Menurutnya, pemerintah harus menghitung ulang kebutuhan guru nasional agar distribusi tenaga pengajar lebih merata.

Lalu juga mendorong pemerintah menghapus perbedaan status guru seperti PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.

Ia mengusulkan seluruh guru direkrut melalui satu sistem nasional agar status, karier, dan kesejahteraan lebih adil.

“Guru adalah fondasi pembangunan SDM Indonesia. Negara harus memberi kepastian status dan kesejahteraan yang setara,” tegasnya. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB