Pengadilan Australia Denda X Corp: Kegagalan Transparansi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Langkah tegas dari Canberra. Pemerintah Australia bersiap melipatgandakan denda bagi platform media sosial yang gagal membendung pengguna kurang dari 16 tahun. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Langkah tegas dari Canberra. Pemerintah Australia bersiap melipatgandakan denda bagi platform media sosial yang gagal membendung pengguna kurang dari 16 tahun. Dok: Istimewa.

SYDNEY, POSNEWS.CO.ID – Hakim Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda sebesar A$650.000 kepada X Corp pada Kamis (7/5/2026). Perusahaan media sosial milik Elon Musk ini gagal memberikan data penting mengenai penanganan konten eksploitasi seksual anak kepada regulator.

Selain itu, hakim Michael Wheelahan memerintahkan raksasa teknologi asal Texas tersebut untuk membayar biaya pengadilan Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, sebesar A$100.000. Perusahaan harus melunasi biaya tersebut dalam waktu 45 hari.

Akhir dari Sengketa Hukum Tiga Tahun

Putusan ini mengakhiri pertempuran hukum selama tiga tahun. Sebelumnya, X Corp sempat berargumen bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari otoritas eSafety.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian, pihak perusahaan mengakui pelanggaran terhadap Undang-Undang Keamanan Daring (Online Safety Act) Australia. Pengacara perusahaan, Christopher Tran, menjelaskan bahwa X Corp gagal menyediakan laporan lengkap. Laporan tersebut seharusnya menjawab pertanyaan transparan dari eSafety yang terbit pada 22 Februari 2023. Oleh karena itu, X Corp wajib memberikan jawaban tersebut paling lambat tanggal 29 Maret pada tahun itu.

Baca Juga :  Donald Trump Berharap Kesepakatan di Tengah Ancaman Perang

Transisi Perusahaan dan Tanggung Jawab

Kuasa hukum X Corp, Perry Herzfeld, beralasan bahwa periode tersebut merupakan masa transisi bagi perusahaan. Ia merujuk pada momen saat Elon Musk mengambil alih operasional Twitter. Namun, pengacara eSafety menolak argumen tersebut.

“Jumlah denda ini cukup besar untuk memastikan X Corp tidak menganggap pelanggaran sebagai sekadar biaya operasional,” tegas Tran di ruang sidang. Dengan demikian, kedua belah pihak menyetujui besaran denda tersebut sebagai tindakan yang proporsional bagi perusahaan sebesar X Corp.

Mengapa Transparansi Sangat Penting?

Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, menekankan bahwa transparansi perusahaan teknologi menjadi syarat mutlak untuk melindungi publik. Ia menjelaskan bahwa upaya mereka bertujuan untuk memantau sejauh mana perusahaan raksasa mematuhi standar keselamatan daring.

Baca Juga :  Macron Peringatkan Zelenskyy, AS Berpotensi Khianati Ukraina Demi Wilayah

“Ini merupakan bagian kunci dari pekerjaan kami sebagai regulator,” ujar Inman Grant dalam pernyataan resminya. Selain itu, laporan tersebut memberikan informasi berharga bagi publik Australia mengenai langkah perusahaan dalam memberantas konten paling berbahaya di platform mereka.

Pesan Tegas bagi Raksasa Teknologi

Vonis ini memberikan sinyal tegas kepada seluruh perusahaan teknologi yang beroperasi di Australia. Singkatnya, pemerintah tidak akan menoleransi perusahaan yang mengabaikan regulasi keselamatan anak.

Dengan demikian, masyarakat kini memantau apakah denda ini akan mendorong X Corp untuk lebih kooperatif dalam menjaga ekosistem digital. Di tahun 2026 ini, setiap perusahaan teknologi harus memprioritaskan keamanan pengguna, terutama anak-anak, di atas segala kepentingan bisnis lainnya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik
Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%
Peluncuran Konsol Retro NEOGEO AES+ Ditunda
Iran Ancam Balas Setiap Serangan Baru AS terhadap Asetnya
Ekstremisme Nihilistik Online Ancam Keamanan Eropa
Shinjuku Larang Separuh Sewa Liburan, Termasuk Properti
Tim Nepal Kian Bersemangat Cari Korban Banjir
PM Yunani Janjikan Pemangkasan Pajak dan Kenaikan Gaji

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 20:57 WIB

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%

Minggu, 13 September 2026 - 13:30 WIB

Peluncuran Konsol Retro NEOGEO AES+ Ditunda

Rabu, 9 September 2026 - 08:03 WIB

Iran Ancam Balas Setiap Serangan Baru AS terhadap Asetnya

Rabu, 9 September 2026 - 07:00 WIB

Ekstremisme Nihilistik Online Ancam Keamanan Eropa

Berita Terbaru