PM Takaichi Bentuk Kelompok Riset Baru di Internal LDP

Jumat, 22 Mei 2026 - 12:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Strategi konsolidasi di Tokyo. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membentuk kelompok riset baru yang didukung oleh 347 anggota parlemen guna memperkuat basis kekuasaan serta mendorong agenda keamanan dan ekonomi nasional. Dok: Istimewa.

Strategi konsolidasi di Tokyo. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membentuk kelompok riset baru yang didukung oleh 347 anggota parlemen guna memperkuat basis kekuasaan serta mendorong agenda keamanan dan ekonomi nasional. Dok: Istimewa.

TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang meluncurkan kelompok riset baru pada hari Kamis. Kelompok ini melibatkan sebagian besar anggota parlemen dari partai berkuasa tersebut. Mereka berupaya mempromosikan agenda kebijakan keamanan nasional dan ekonomi Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Taro Aso, mantan perdana menteri sekaligus Wakil Presiden LDP, memimpin inisiatif ini. Oleh karena itu, langkah tersebut membantu Takaichi mengonsolidasikan basis kekuasaannya dalam partai yang ia pimpin sejak Oktober lalu. Selain itu, sebanyak 347 dari 417 anggota parlemen LDP secara resmi bergabung dalam kelompok ini.

Dukungan Lintas Rival Politik

Kelompok ini mencakup anggota parlemen yang mendukung Takaichi saat pemilihan ketua partai tahun lalu. Bahkan, beberapa rival politik yang sempat bersaing dengannya pun turut bergabung. Mantan Menteri Keuangan Katsunobu Kato memimpin kelompok tersebut sebagai ketua pelaksana.

Kato menyampaikan tujuan utama kelompok ini dalam acara peluncuran di parlemen. Mereka akan mendukung pemerintah melalui upaya terpadu guna mencari jawaban atas berbagai tantangan yang ada. Selanjutnya, Taro Aso akan menjabat sebagai penasihat tertinggi. Aso tetap mempertahankan pengaruh besar di internal partai dan membantu Takaichi memenangkan pemilihan presiden LDP pada Oktober lalu.

Baca Juga :  Trump Sebut Starmer Bukan Winston Churchill Terkait Serangan Iran

Tokoh Kunci dan Pembersihan Skandal

Para inisiator lainnya mencakup petinggi LDP. Beberapa nama di antaranya adalah Koichi Hagiuda selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal, Masaji Matsuyama, dan Sekretaris Kabinet Minoru Kihara.

Namun, Koichi Hagiuda sebelumnya terlibat dalam skandal dana ilegal yang terungkap akhir 2023. Kasus tersebut memberikan pukulan berat bagi reputasi partai. Hagiuda juga dikenal sebagai mantan ajudan dekat mendiang mantan PM Shinzo Abe, mentor politik Takaichi. Di sisi lain, mantan rival Takaichi dalam pemilihan ketua partai—seperti Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, dan kepala pembuat kebijakan Takayuki Kobayashi—turut tercatat sebagai anggota pendiri.

Perubahan Dinamika Faksi LDP

Pasca-skandal dana ilegal, LDP membubarkan faksi-faksi internal yang selama ini mendominasi politik Jepang. Meskipun demikian, faksi yang dipimpin oleh Taro Aso tetap bertahan. Kelompok baru ini seolah menjadi wujud baru dari konsolidasi kekuasaan yang lebih terpusat.

Baca Juga :  Ditpolairud Polda Metro Jaya Evakuasi 11 Penumpang Kapal Pancing Bocor di Marunda

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masa jabatan Takaichi sebagai pemimpin LDP akan berlangsung hingga September 2027. Oleh sebab itu, kontes pemilihan ketua LDP berikutnya kemungkinan besar akan terjadi pada musim gugur tahun depan. Sebagai simbol dukungan, Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, hadir dalam pertemuan pertama sebagai tamu kehormatan dan memberikan kuliah mengenai aliansi Jepang-AS.

Menatap Pemilu Mendatang

Langkah ini menunjukkan upaya Takaichi untuk menciptakan stabilitas di dalam LDP. Singkatnya, dukungan mayoritas anggota parlemen menjadi modal besar bagi pemerintahannya dalam mengawal agenda nasional.

Dengan demikian, masyarakat kini memantau apakah kelompok riset ini mampu meredam perbedaan pandangan di internal partai. Di tahun 2026 yang penuh gejolak, soliditas dukungan parlemen menjadi kunci utama bagi keberhasilan kebijakan keamanan nasional di Tokyo.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Trump Ancam Hentikan Layanan Bea Cukai di Bandara Kota Suaka
Polri Resmi Perkenalkan SIM Digital dan Drone Tilang Elektronik
Kemendag Buka Jalan UMKM Tenun Indonesia Tembus 23 Negara
Polisi Inggris Dalami Skandal Jabatan Andrew Mountbatten-Windsor
Huawei Rilis Watch Fit 5 dan 5 Pro: Layar Super Terang dengan Fitur Kesehatan Canggih
Polisi Tembak Begal Bersenjata, Warga Minta Penindakan Tak Musiman
9 Tahun Menanti, Pasangan Ini Akhirnya Punya Anak Lewat Program Bayi Tabung
Spesialis Bobol Kotak Amal Mushola di Jaksel Ditangkap, Modus Pura-Pura Salat

Berita Terkait

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:00 WIB

Trump Ancam Hentikan Layanan Bea Cukai di Bandara Kota Suaka

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:57 WIB

Polri Resmi Perkenalkan SIM Digital dan Drone Tilang Elektronik

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:43 WIB

Kemendag Buka Jalan UMKM Tenun Indonesia Tembus 23 Negara

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:42 WIB

Polisi Inggris Dalami Skandal Jabatan Andrew Mountbatten-Windsor

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:36 WIB

Huawei Rilis Watch Fit 5 dan 5 Pro: Layar Super Terang dengan Fitur Kesehatan Canggih

Berita Terbaru

Lumpuhkan gerbang internasional. Pemerintah AS mengancam akan menghentikan pemrosesan imigrasi dan bea cukai di bandara kota-kota besar yang menolak kebijakan imigrasi Donald Trump, memicu protes keras dari industri penerbangan global. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Ancam Hentikan Layanan Bea Cukai di Bandara Kota Suaka

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:00 WIB

Pengunjung melihat produk tenun dan kriya lokal Indonesia dalam acara pop-up store dan talkshow Kemendag di Grand Indonesia, Jakarta. (Posnews/Ist)

EKBIS

Kemendag Buka Jalan UMKM Tenun Indonesia Tembus 23 Negara

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:43 WIB

Penyelidikan mendalam. Polisi Inggris memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap Andrew Mountbatten-Windsor atas dugaan pelanggaran jabatan publik pasca-terungkapnya dokumen Jeffrey Epstein.. Dok: X.

INTERNASIONAL

Polisi Inggris Dalami Skandal Jabatan Andrew Mountbatten-Windsor

Jumat, 22 Mei 2026 - 13:42 WIB