JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, prihatin atas KLB campak di Sumenep, Jawa Timur, yang menewaskan 17 anak, mayoritas belum divaksin.
Yahya menilai insiden ini menunjukkan lemahnya tata kelola sistem imunisasi nasional. Strategi pencegahan belum optimal sehingga vaksinasi massal baru dilakukan setelah ribuan kasus muncul dan korban berjatuhan.
“Kejadian ini menegaskan imunisasi seharusnya menjadi garda terdepan. Langkah reaktif baru terjadi setelah korban jatuh,” kata Yahya, Jumat (29/8/2025).
Ia menekankan evaluasi menyeluruh sistem imunisasi, termasuk pendataan digital real-time untuk melacak anak yang belum divaksin. Peran Posyandu dan kader desa juga harus diperkuat agar deteksi dini tidak terlewat.
“Strategi komunikasi publik dan pendekatan berbasis budaya lokal penting, terutama di daerah dengan resistensi masyarakat akibat mitos atau ketakutan vaksin,” tambah Yahya.
Yahya mengingatkan capaian imunisasi dasar harus sesuai target RPJMN 2020–2024, yakni 95 persen. Kegagalan mencapai target harus diaudit secara nasional. “Campak memiliki angka reproduksi tinggi, keterlambatan vaksinasi berisiko memicu ledakan kasus di wilayah lain,” ujarnya.
Yahya mendorong Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah melakukan audit imunisasi terbuka, memperkuat jejaring data kesehatan, dan memastikan vaksinasi berkelanjutan, tidak hanya program darurat.
“Setiap anak Indonesia berhak atas perlindungan kesehatan setara. KLB campak di Sumenep menjadi peringatan agar sistem pencegahan menjadi prioritas. Negara tidak boleh menunggu wabah meluas baru bertindak,” tegas Yahya.
Dinas Kesehatan Sumenep melaporkan hingga Agustus 2025, 17 anak meninggal akibat campak, sehingga kejadian ini ditetapkan sebagai KLB. Data Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat 2.035 kasus terkonfirmasi, termasuk ratusan balita di Bangkalan, satu di antaranya meninggal.
Kasus di Bangkalan didominasi anak usia 2–3 tahun, dengan gejala demam, bintik merah di belakang telinga menyebar ke seluruh tubuh, batuk, dan pilek. (red)
