POSNEWS.CO.ID, TEHERAN — Pemerintah Iran mengecam rencana sanksi ekonomi terbaru dari Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran menilai langkah Washington melanggar kedaulatan negara anggota PBB. Sikap ini muncul di tengah krisis perang yang berlangsung selama hampir enam bulan.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terberat sepanjang sejarah terhadap Iran. Selain itu, Amerika Serikat mendesak Tiongkok menghentikan pembelian minyak dari Teheran. Oleh karena itu, sanksi sekunder ini mengancam hubungan perdagangan Tiongkok dan Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menolak klaim hukum Amerika Serikat. Ia menegaskan sanksi sekunder tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi menjanjikan balasan militer yang menghancurkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Blokade militer Amerika Serikat kini menghentikan pengiriman minyak di Selat Hormuz. Jalur maritim vital tersebut memicu kelumpuhan pasokan energi ke berbagai negara. Namun, Iran memberikan izin khusus kepada tanker minyak Irak untuk melintas.
Presiden AS Donald Trump menegaskan Washington terus memantau perkembangan situasi konflik. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan solusi diplomatik untuk mengakhiri perang. Oleh sebab itu, ketegangan politik kedua negara masih menghadapi ketidakpastian tinggi.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
