Ribuan Mahasiswa Siap Aksi di Bundaran HI Besok, Bawa 5 Tuntutan

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Ribuan mahasiswa bersiap menyuarakan tuntutan perubahan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

Aliansi mahasiswa merencanakan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dengan membawa tagar #IndonesiaSadar dan agenda bertajuk Lima Perintah Rakyat (LAPAR).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, memperkirakan sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat akan mengikuti aksi tersebut. Massa dijadwalkan mulai berkumpul pukul 14.00 WIB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami memperkirakan sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat akan memenuhi kawasan Bundaran HI mulai pukul dua siang esok.

Aksi #IndonesiaSadar ini membawa ‘Lima Perintah Rakyat’ atau LAPAR sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan dan kondisi negara yang makin menjauh dari kepentingan publik,” kata Namora, Selasa (27/10/2026).

Rencana aksi ini digagas melalui Komite Sadar atau Komite Selamatkan Daulat Rakyat.

Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus disebut bergabung untuk menyampaikan aspirasi terkait lingkungan, anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil.

Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi #IndonesiaSadar

Namora menjelaskan, aliansi membawa lima kelompok tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan hidup, penggunaan anggaran negara, akses layanan dasar, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Desak penanganan bencana dan penindakan perusak lingkungan

Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka soroti di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan wilayah lainnya.

Mereka juga meminta aparat menindak korporasi yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama lahan gambut.

Selain itu, mahasiswa mendorong percepatan integrasi tata kelola lahan melalui kebijakan Satu Peta atau One Map Policy yang mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Aliansi turut menekankan pentingnya transisi energi yang adil agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan masyarakat maupun kelestarian alam.

2. Evaluasi anggaran MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi alokasi anggaran serta pelaksanaan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam tuntutannya, mereka menyoroti anggaran MBG sekitar Rp240 triliun pada 2027. Angka tersebut mendekati 29 persen dari anggaran pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp824 triliun.

Pemerintah sendiri menyebut anggaran pendidikan sebagai salah satu prioritas utama APBN 2027.

Mahasiswa menilai penggunaan anggaran dalam program-program tersebut perlu dievaluasi agar tidak mengurangi perhatian terhadap kebutuhan pendidikan, anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat desa.

Sebagai konteks, pemerintah telah mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun.

Pemerintah menyatakan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Turunkan biaya pendidikan dan perluas lapangan kerja

Tuntutan berikutnya menyasar biaya pendidikan yang dinilai masih membebani masyarakat serta kesenjangan akses pendidikan tinggi antara perkotaan dan pedesaan.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah memperluas akses terhadap layanan dasar, termasuk pemerataan tenaga dokter di puskesmas dan penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan.

Selain itu, mereka meminta pemerintah memperkuat penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas.

Menurut aliansi, pembangunan harus membuka kesempatan yang lebih merata bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.

4. Berantas KKN dan perkuat reformasi hukum

Aliansi mahasiswa turut menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menolak penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan tertentu.

Mereka menyoroti proses pembentukan dan pelaksanaan sejumlah regulasi, termasuk UU TNI, KUHAP, dan UU P2SK, yang menurut mereka perlu menjamin partisipasi publik secara bermakna.

Tuntutan ini juga berkaitan dengan catatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara dalam CPI 2025.

Skor tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Data itu menjadi salah satu latar yang relevan bagi tuntutan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Namun, indeks tersebut mengukur persepsi terhadap korupsi sektor publik, bukan jumlah kasus korupsi yang terjadi secara langsung.

5. Pulihkan kebebasan sipil dan tuntaskan kasus HAM

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap warga sipil, menuntaskan 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang mereka soroti, serta mengakhiri militerisasi di ruang sipil.

Mereka menilai perlindungan kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.

Karena itu, pemerintah dan aparat diminta menjamin ruang publik tetap terbuka bagi penyampaian aspirasi secara damai.

Mahasiswa Minta Pemerintah Tepati Komitmen

Namora menegaskan, aksi #IndonesiaSadar merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan penyelesaian memadai.

“Atas nama cinta dan perjuangan mereka yang tertindas serta dibungkam, kami hadir untuk menuntut komitmen nyata dari pemerintah. Pesan kami tegas: Tepati atau Pergi!” pungkasnya.

Aliansi mengimbau seluruh peserta menjaga ketertiban dan kondusivitas selama aksi berlangsung.

Peserta diharapkan menyampaikan pendapat secara damai, menghormati pengguna jalan, serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat.

Momentum Hari Sumpah Pemuda diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan kritik dan gagasan mengenai masa depan Indonesia.

Di sisi lain, dialog terbuka dan tindak lanjut yang terukur diperlukan agar aspirasi publik dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan. **

Editor : Hadwan