Meski Dana Transfer Pusat Dipotong, KJP dan KJMU di Jakarta Tetap Berlanjut

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan program KJP dan KJMU tetap berjalan meski DBH dipotong. Dok: Kominfo DKI JKT

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan program KJP dan KJMU tetap berjalan meski DBH dipotong. Dok: Kominfo DKI JKT

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan menghentikan program prioritas meski pemerintah pusat memangkas dana transfer.

Program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah, tetap berjalan normal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP dan KJMU sebagai jaring pengaman sosial pendidikan tidak boleh terganggu.

“Saya akan berusaha maksimal menjaga keberlangsungan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program lain yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,” tegas Pramono saat mengunjungi SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga :  DPR Bongkar Nepotisme di Dapur Makan Bergizi Gratis, 47 Pegawai dari Satu Keluarga

Dampak Pemotongan Dana

Pramono mengakui Pemprov DKI sudah menerima pemberitahuan resmi terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diputuskan Badan Anggaran DPR RI untuk efisiensi anggaran nasional.

Ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi kondisi apapun. “DBH dipotong atau tidak, Jakarta tetap jalan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu, Pemprov DKI langsung menghitung ulang proyeksi anggaran tahun depan. Pramono bahkan menggelar rapat khusus pada Jumat sore pukul 16.00 WIB bersama Kepala Bapenda dan Sekda untuk merumuskan strategi penyesuaian.

Terobosan Pembangunan Jakarta

Selain menjaga program prioritas, Pemprov DKI juga mempercepat pembangunan lewat kebijakan transparansi perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). “Dulu izin KLB bisa tertahan 5 sampai 12 tahun. Sekarang kami buat transparan. Hanya 15 hari, izin harus selesai,” jelas Pramono.

Baca Juga :  Gubernur DKI Jakarta Perpanjang Jalur Gratis Tol Fatmawati 2 Sampai Oktober

Ia optimistis percepatan ini akan mendorong investasi baru dan mempercepat pembangunan Jakarta meski ada pemangkasan anggaran pusat.

Pramono menegaskan Jakarta tidak boleh berhenti berinovasi. “Dengan transparansi dan percepatan perizinan, kita bisa menggerakkan roda ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.

Kebijakan ini membuktikan Pemprov DKI tetap berpihak pada rakyat, melindungi pendidikan, serta membuka ruang investasi agar pembangunan Jakarta terus berlanjut. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Joget di Kafe Kemayoran Berujung Maut, Satpam Tewas Dibacok 7 Pemuda Mabuk
TikTok Tetap Bisa Digunakan Meski Izin TDPSE Dibekukan Pemerintah
Polda Metro Jaya Siapkan Kantong Parkir Khusus di HUT ke-80 TNI di Monas
DPD RI Lepas Kontingen Setjen ke Pornas Korpri XVII 2025 Palembang
Update Tragedi Ponpes Al-Khoziny, 14 Meninggal, 49 Santri Masih Dicari
BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta dan Sekitarnya Sabtu Ini
Pemprov DKI Tebus Ijazah 1.238 Siswa Senilai Rp4,13 Miliar, Kesempatan Kerja Terbuka
Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Korban Tewas Bertambah Jadi 13 Orang

Berita Terkait

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:26 WIB

Joget di Kafe Kemayoran Berujung Maut, Satpam Tewas Dibacok 7 Pemuda Mabuk

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 08:09 WIB

TikTok Tetap Bisa Digunakan Meski Izin TDPSE Dibekukan Pemerintah

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 07:21 WIB

Polda Metro Jaya Siapkan Kantong Parkir Khusus di HUT ke-80 TNI di Monas

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 07:05 WIB

DPD RI Lepas Kontingen Setjen ke Pornas Korpri XVII 2025 Palembang

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 06:48 WIB

Update Tragedi Ponpes Al-Khoziny, 14 Meninggal, 49 Santri Masih Dicari

Berita Terbaru