Meski Dana Transfer Pusat Dipotong, KJP dan KJMU di Jakarta Tetap Berlanjut

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
(Posnews/Kominfo)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Posnews/Kominfo)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan menghentikan program prioritas meski pemerintah pusat memangkas dana transfer.

Program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah, tetap berjalan normal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP dan KJMU sebagai jaring pengaman sosial pendidikan tidak boleh terganggu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya akan berusaha maksimal menjaga keberlangsungan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program lain yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,” tegas Pramono saat mengunjungi SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga :  BMKG Prediksi Hujan Sedang hingga Lebat Guyur Jakarta dan Jabodetabek Hari Ini

Dampak Pemotongan Dana

Pramono mengakui Pemprov DKI sudah menerima pemberitahuan resmi terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diputuskan Badan Anggaran DPR RI untuk efisiensi anggaran nasional.

Ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi kondisi apapun. “DBH dipotong atau tidak, Jakarta tetap jalan,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov DKI langsung menghitung ulang proyeksi anggaran tahun depan. Pramono bahkan menggelar rapat khusus pada Jumat sore pukul 16.00 WIB bersama Kepala Bapenda dan Sekda untuk merumuskan strategi penyesuaian.

Terobosan Pembangunan Jakarta

Selain menjaga program prioritas, Pemprov DKI juga mempercepat pembangunan lewat kebijakan transparansi perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). “Dulu izin KLB bisa tertahan 5 sampai 12 tahun. Sekarang kami buat transparan. Hanya 15 hari, izin harus selesai,” jelas Pramono.

Baca Juga :  Pramono Anung Integrasikan Ribuan CCTV untuk Pantau Macet, Banjir dan Begal

Ia optimistis percepatan ini akan mendorong investasi baru dan mempercepat pembangunan Jakarta meski ada pemangkasan anggaran pusat.

Pramono menegaskan Jakarta tidak boleh berhenti berinovasi. “Dengan transparansi dan percepatan perizinan, kita bisa menggerakkan roda ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.

Kebijakan ini membuktikan Pemprov DKI tetap berpihak pada rakyat, melindungi pendidikan, serta membuka ruang investasi agar pembangunan Jakarta terus berlanjut. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kebakaran Kebayoran Lama Diduga Korsleting, 180 Jiwa Terdampak
Cuaca Jabodetabek Rabu Cerah, Hujan Mengintai Bogor dan Bekasi
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Ini Imbauan Dinkes untuk Warga
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah
Pulang dari Perantauan Demi Memilih, Partisipasi Pilkades Bekasi Capai 95 Persen
Cuaca Jabodetabek Senin 21 September, Hujan Berpotensi Turun
Pilkades Bekasi 2026 Kondusif, 12.261 Personel Kawal hingga Penghitungan Suara
Pilkades Serentak Bekasi Digelar di 154 Desa, TPS Digital Jadi Sorotan

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 06:21 WIB

Kebakaran Kebayoran Lama Diduga Korsleting, 180 Jiwa Terdampak

Rabu, 23 September 2026 - 06:05 WIB

Cuaca Jabodetabek Rabu Cerah, Hujan Mengintai Bogor dan Bekasi

Selasa, 22 September 2026 - 16:28 WIB

Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Ini Imbauan Dinkes untuk Warga

Selasa, 22 September 2026 - 05:52 WIB

Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

Senin, 21 September 2026 - 09:54 WIB

Pulang dari Perantauan Demi Memilih, Partisipasi Pilkades Bekasi Capai 95 Persen

Berita Terbaru