JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Ratusan perusahaan swasta dan BUMN menyambut antusias peluncuran Program Magang Nasional yang dijadwalkan dimulai Rabu, 15 Oktober 2025.
Program ini disiapkan pemerintah untuk membuka ribuan peluang kerja bagi lulusan baru perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Sebanyak 451 perusahaan telah mendaftar sebagai penyelenggara dengan total 1.300 posisi magang untuk lebih dari 6.000 peserta.
Pada tahap awal, 20.000 lulusan baru akan mengikuti magang selama enam bulan, dari 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Jumlah ini diprediksi terus bertambah seiring meningkatnya minat lulusan muda.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Cris Kuntadi, menegaskan program ini dijalankan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha.
“Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Cris dikutip, Senin (6/10/2025).
Program ini menyasar lulusan D1 hingga S1 yang baru lulus maksimal satu tahun terakhir. Tujuannya, mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi, dan memberi pengalaman langsung agar peserta siap bersaing di pasar tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peserta Magang Nasional akan menerima uang saku setara Upah Minimum (UM) yang dibayarkan langsung oleh pemerintah melalui Bank Himbara.
Selain itu, peserta juga dilindungi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Perusahaan peserta wajib menunjuk mentor dan memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker.
Kepala Barenbang Kemnaker, Anwar Sanusi, menjelaskan pendaftaran perusahaan dibuka 1–7 Oktober 2025, diikuti pendaftaran peserta 8–12 Oktober 2025, dan seleksi akhir 13–14 Oktober 2025. Pelaksanaan magang resmi dimulai 15 Oktober 2025.
“Semua proses dilakukan secara daring melalui akun SIAPKerja di laman maganghub.kemnaker.go.id,” jelas Anwar.
Data peserta akan disinkronkan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) untuk memastikan kelayakan peserta.
Pemerintah juga terus menggandeng Kadin, Apindo, kawasan ekonomi khusus, dan BUMN guna memperluas partisipasi dunia industri. (red)
