Pemerintah Siapkan 26 Ribu Posisi Magang Bergaji, Target 100 Ribu Peserta Akhir Tahun

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 08:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok: Isimewa

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok: Isimewa

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah terus menggenjot ekonodengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama lulus perguruan tinggi.

Pemerintah membuka 26.181 lowongan magang bergaji bagi lulusan perguruan tinggi melalui Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program ini dipimpin langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut 1.666 perusahaan telah menyiapkan posisi magang dengan 156.159 pelamar terdaftar. “Hingga hari ini, ada 1.666 perusahaan, 26.181 posisi, dan 156.159 pelamar,” ujarnya di Kantor Pos Indonesia, Cikini, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga :  Ledakan Gas Bakar Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan, Dua Pegawai Luka Bakar

Ia menegaskan, program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja baru dan meningkatkan daya saing lulusan muda. Pemerintah menargetkan 100 ribu peserta hingga akhir 2025.

Gelombang pertama diikuti 20 ribu peserta yang mulai bekerja 20 Oktober 2025, disusul gelombang kedua pada November dengan target 80 ribu peserta tambahan.

“Program ini memberi pengalaman kerja bagi lulusan baru di dunia usaha, industri, BUMN, dan lembaga pemerintah,” jelas Airlangga.

Baca Juga :  Propam Polri Periksa 7 Anggota Brimob Usai Rantis Lindas Ojol Hingga Tewas

Peserta akan menerima uang saku sesuai standar daerah, serta jaminan kehilangan kerja dan kematian (JKM) yang ditanggung pemerintah tanpa potongan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain swasta, UI, UNJ, dan Universitas Pancasila ikut menyiapkan calon peserta dan kurikulum magang. Airlangga berharap program ini bisa mendorong terciptanya lapangan kerja produktif dan mempercepat transisi lulusan muda ke dunia kerja formal. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global
Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial
Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu
Final FIFA Series 2026: Lawan Bulgaria di GBK, Ujian Sesungguhnya Garuda
Harga Bahan Pokok Stabil, Cabai hingga Bawang Turun Pasca Lebaran 2026
Cuaca Ekstrem di Ciamis, 80 Lebih Rumah Rusak Disapu Angin Kencang

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:30 WIB

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:00 WIB

Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig

Minggu, 29 Maret 2026 - 16:30 WIB

Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Minggu, 29 Maret 2026 - 16:10 WIB

Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Minggu, 29 Maret 2026 - 14:05 WIB

Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu

Berita Terbaru

Membongkar narasi perang. Perspektif Keamanan Kritis mengungkap bagaimana konstruksi maskulinitas militeristik mendominasi kebijakan luar negeri dan sering kali mengabaikan kerentanan nyata perempuan di wilayah konflik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:30 WIB

Ilustrasi, Ekonomi Gig menjanjikan kebebasan

INTERNASIONAL

Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig

Minggu, 29 Mar 2026 - 17:00 WIB

Melawan logika dominasi. Ekofeminisme mengungkap bahwa pemulihan bumi mustahil tercapai tanpa meruntuhkan struktur patriarki yang mengeksploitasi perempuan dan alam secara bersamaan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Minggu, 29 Mar 2026 - 16:30 WIB

Menembus batas identitas tunggal. Konsep interseksionalitas membuktikan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa menggunakan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' guna menghapus penindasan yang berlapis. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Minggu, 29 Mar 2026 - 16:10 WIB