STOKHOLM, POSNEWS.CO.ID – Studi keamanan global pada tahun 2026 tengah mengalami guncangan intelektual yang hebat. Para pemikir mulai mempertanyakan mengapa wajah perang selalu identik dengan maskulinitas tertentu. Dalam konteks ini, perspektif Keamanan Kritis membongkar cara pandang tradisional yang telah lama mendominasi meja perundingan perdamaian dunia.
Negara-negara menyadari bahwa kebijakan pertahanan yang “buta gender” justru sering kali menciptakan ketidakamanan baru. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara ego maskulin dan pengambilan keputusan militer menjadi kunci untuk memutus rantai kekerasan global.
Konstruksi Maskulin: Pahlawan, Agresi, dan Logika Perang
Dalam kacamata Keamanan Kritis, perang bukan sekadar benturan kepentingan antar-negara. Sebaliknya, perang adalah panggung bagi manifestasi maskulinitas militeristik. Konsep “pahlawan” sering kali pemerintah bingkai melalui kemampuan untuk melakukan agresi dan dominasi fisik terhadap pihak lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, bahasa diplomasi internasional sering kali menggunakan metafora yang sangat maskulin. Istilah-istilah seperti “penetrasi wilayah” atau “kekuatan keras” mencerminkan cara pandang yang menempatkan kelembutan sebagai kelemahan. Akibatnya, pemimpin yang memilih jalur kompromi sering kali dicap sebagai sosok yang tidak tegas atau “feminin”. Oleh sebab itu, logika perang di tahun 2026 masih terjebak dalam upaya pembuktian kejantanan politik yang sangat destruktif bagi peradaban.
Dampak Konflik: Tubuh Perempuan sebagai Medan Tempur
Bias gender dalam keamanan memiliki konsekuensi yang sangat mematikan di lapangan. Salah satu fenomena yang paling mengerikan di tahun 2026 adalah penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang yang terencana. Dalam hal ini, penyerangan terhadap perempuan bertujuan untuk menghancurkan moral komunitas lawan dan menodai kehormatan kelompok tersebut.
Terlebih lagi, kondisi di kamp pengungsian menunjukkan tingkat kerentanan yang tidak proporsional bagi perempuan dan anak-anak. Ketiadaan infrastruktur keamanan yang peka gender membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi ekonomi. Sebagai hasilnya, studi keamanan konvensional sering kali gagal mencatat penderitaan ini karena terlalu fokus pada pergerakan tank dan artileri di garis depan. Keamanan fisik seorang ibu di pengungsian sering kali dianggap kurang penting dibandingkan keamanan perbatasan sebuah rezim.
Redefinisi Keamanan: Mengutamakan Individu di Atas Negara
Menghadapi kenyataan ini, komunitas internasional mulai mendorong redefinisi makna “aman”. Perspektif Keamanan Kritis mendesak agar fokus utama kebijakan dialihkan dari kedaulatan negara yang abstrak menuju perlindungan individu yang nyata. Dalam hal ini, kedaulatan negara tidak ada artinya jika warga negaranya terus hidup dalam ketakutan dan kekerasan domestik.
Secara simultan, pendekatan “Keamanan Manusia” mewajibkan keterlibatan perempuan dalam setiap tahap negosiasi damai. Selanjutnya, kebijakan anggaran pertahanan mulai dievaluasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial primer masyarakat. Dengan demikian, negara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor yang berhak mendefinisikan ancaman. Suara dari kelompok marginal dan korban konflik harus menjadi kompas utama dalam merumuskan tatanan dunia yang baru di tahun 2026.
Menuju Perdamaian yang Inklusif
Masa depan tatanan dunia bergantung pada keberanian kita untuk menanggalkan jubah maskulinitas yang beracun dalam politik global. Pada akhirnya, keamanan sejati tidak akan pernah tercapai melalui akumulasi senjata yang mematikan.
Dengan demikian, dunia memerlukan paradigma baru yang menghargai empati dan kolaborasi sebagai kekuatan diplomatik utama. Jika kita terus membiarkan bias gender mendikte kebijakan keamanan nasional, maka tatanan dunia hanya akan melahirkan siklus kehancuran yang tak berujung. Keadilan gender adalah fondasi mutlak bagi terciptanya perdamaian abadi yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
