JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Kita sering melihat dua realitas ekonomi yang kontradiktif setiap hari. Di satu sisi, ketika harga cabai rawit meroket tiga kali lipat menjelang hari raya, kita sering mendengar jawaban bahwa itu adalah “mekanisme pasar” yang wajar. Pemerintah mungkin melakukan operasi pasar, tapi jarang menetapkan harga patokan.
Namun di sisi lain, ketika harga minyak dunia naik, pemerintah—siapa pun yang sedang berkuasa—akan berjuang mati-matian menahan harga BBM bersubsidi atau tarif listrik, meskipun itu berarti membengkakkan utang negara.
Mengapa ada komoditas yang “dilepas” ke pasar, sementara komoditas lain harus “diatur” oleh negara? Jawabannya terletak pada pertarungan ideologi ekonomi tertua di dunia: pertarungan antara Negara dan Pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keyakinan Tangan Tak Terlihat
Kubu pertama adalah mereka yang percaya pada efisiensi pasar bebas. Bapak ekonomi modern, Adam Smith, mempopulerkan pandangan ini. Bagi mereka, harga adalah sinyal informasi yang paling murni.
Dalam pandangan ini, “Tangan Tak Terlihat” (Invisible Hand) pasar adalah alokator sumber daya yang paling efisien. Jika cabai mahal, itu adalah sinyal bagi petani untuk menanam lebih banyak cabai (karena untung besar) dan sinyal bagi konsumen untuk hemat (karena mahal). Pasar akan menyeimbangkan dirinya sendiri.
Bagi kubu ini, intervensi negara—seperti subsidi BBM atau penetapan harga—justru akan menciptakan distorsi. Subsidi membuat harga menjadi “bohong”. Konsumen menjadi boros karena harga BBM murah, sementara produsen (petani) enggan berinovasi. Mereka menganggap intervensi sebagai sumber inefisiensi.
Hantu Kegagalan Pasar
Kubu kedua adalah pandangan intervensionis, yang berakar dari pemikiran ekonom seperti John Maynard Keynes atau bahkan Karl Marx. Mereka tidak percaya pasar selalu benar. Sebaliknya, mereka percaya pasar bisa “gagal” (market failure).
Bagi mereka, komoditas seperti BBM, listrik, atau beras bukanlah sekadar barang dagangan seperti cabai. Ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas nasional.
Jika pasar murni menentukan harga BBM saat harga dunia melonjak, biaya transportasi dan logistik akan meledak. Inflasi akan meroket, daya beli rakyat miskin hancur, dan risiko kekacauan sosial-politik meningkat. Di sinilah negara harus “turun tangan”—baik lewat subsidi, kontrol harga, atau BUMN—untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas.
Ideologi di Dompet Anda
Pada akhirnya, harga yang Anda bayar di pasar atau di pom bensin bukanlah murni angka ekonomi. Itu adalah cerminan dari pertarungan ideologi politik yang sedang berlangsung.
Setiap kebijakan—keputusan untuk menyubsidi Pertalite, membebaskan impor bawang putih, atau memberi pajak tinggi pada rokok—adalah pilihan politik. Keputusan itu mencerminkan jawaban sebuah negara atas pertanyaan fundamental: seberapa besar peran ideal negara dalam mengatur kehidupan ekonomi warganya?
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
