JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Di panggung global, hampir semua pemimpin dunia sepakat: kita harus segera beralih dari energi fosil (batu bara, minyak) ke energi hijau (surya, angin). Tujuannya jelas, yakni untuk menyelamatkan planet ini dari bencana iklim. Secara teknis dan moral, ini adalah agenda yang tidak bisa ditawar lagi.
Namun, di balik kesepakatan mulia ini, ada satu pertanyaan brutal yang seringkali publik abaikan: Siapa yang harus menanggung biaya sosial dari transisi ini? Siapa yang akan menjadi “tumbal”?
Dilema Pemenang dan Pecundang
Setiap revolusi industri—dan transisi hijau adalah revolusi industri baru—selalu menciptakan “pemenang” dan “pecundang”.
“Pemenang” baru sudah jelas. Mereka adalah para investor di teknologi panel surya, produsen baterai lithium, perusahaan mobil listrik, dan pemodal ventura yang mendanai green tech.
“Pecundang” lama juga sama jelasnya. Kelompok ini adalah jutaan buruh tambang batu bara, pekerja kilang minyak, dan seluruh komunitas di daerah yang ekonominya bergantung pada industri bahan bakar fosil. Bagi mereka, “transisi hijau” bukanlah kabar baik. Sebaliknya, itu adalah ancaman PHK massal, penutupan pabrik, dan hilangnya mata pencaharian yang telah menghidupi keluarga mereka selama beberapa generasi.
Perlawanan ‘Vested Interest’
Inilah alasan utama mengapa reformasi energi hijau sering berjalan sangat lambat, meskipun urgensinya jelas. Pada dasarnya, ini bukan masalah teknis, melainkan masalah politik murni.
Industri bahan bakar fosil adalah salah satu industri dengan kekuatan politik paling mengakar (vested interest) dalam sejarah. Bagaimana tidak, mereka memiliki modal triliunan dolar, lobi yang sangat kuat di parlemen, dan koneksi yang dalam dengan para pembuat kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentu saja, mereka tidak akan menyerahkan dominasi mereka dengan mudah. Alih-alih diam, mereka akan menggunakan kekuatan politik dan finansial mereka untuk melawan, menunda, atau melemahkan setiap regulasi iklim.
Selain itu, mereka juga sangat efektif dalam memobilisasi perlawanan sosial. Caranya, mereka memanfaatkan ketakutan para buruh yang terancam PHK, meyakinkan mereka bahwa “transisi hijau” adalah agenda “elit kota” yang akan menghancurkan pekerjaan mereka. Kemarahan para buruh tambang ini adalah perlawanan politik yang nyata.
Kunci ‘Transisi Berkeadilan’
Pada akhirnya, agenda iklim akan selalu terbentur tembok politik yang kokoh jika gagal menjawab pertanyaan tentang nasib para pecundangnya. Kita tidak bisa menyelamatkan planet ini dengan mengorbankan jutaan pekerjanya.
Oleh karena itu, para aktivis dan ekonom kini mendorong konsep “Just Transition” (Transisi Berkeadilan).
Konsep ini adalah sebuah kerangka kerja yang memastikan bahwa biaya dan manfaat dari ekonomi hijau didistribusikan secara adil. Artinya, negara harus mengalokasikan dana besar untuk pelatihan ulang (retraining) para buruh tambang, memberikan jaminan pensiun dini, dan berinvestasi besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja hijau baru di daerah-daerah yang dulu bergantung pada batu bara.
Tanpa “Transisi Berkeadilan”, agenda iklim akan selamanya terlihat sebagai ancaman, bukan harapan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
