Belasan Ribu Nelayan SNI Gelar Aksi Damai di Istana 18 Desember 2025, Tuntut Kebijakan Pro-Nelayan

Jumat, 12 Desember 2025 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua SNI Hadi Sutrisno memimpin konsolidasi nasional nelayan Indonesia di Muara Baru jelang aksi 18 Desember 2025. (Posnews/MR)

Ketua SNI Hadi Sutrisno memimpin konsolidasi nasional nelayan Indonesia di Muara Baru jelang aksi 18 Desember 2025. (Posnews/MR)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Belasan ribu nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mematangkan rencana aksi besar menyampaian aspirasi secara damai di kawasan Istana dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18 Desember 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi ini dideklarasikan dalam konsolidasi di Markas SNI Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Aksi nasional tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar pemerintah lebih serius menjamin masa depan nelayan dan usaha perikanan.

Nelayan dari berbagai daerah—Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga kawasan timur Indonesia—dipastikan turun ke Jakarta sebagai simbol solidaritas nasional.

Di daerah, nelayan sudah memasang spanduk dan banner sebagai tanda kegelisahan terhadap sejumlah kebijakan KKP yang dinilai tak berpihak pada masyarakat pesisir.

Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno menegaskan, aksi ini bukan perlawanan, tetapi agar mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto supaya memberikan perhatian penuh pada masa depan perikanan Indonesia.

Baca Juga :  Cucu Mpok Nori Tewas di Cipayung, Mantan Suami Siri Emosi Usai Ditolak Rujuk

“Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan kami hanya ingin kepastian usaha. Nelayan ingin bekerja tenang dan mendapat dukungan nyata dari Presiden,” ujar Hadi.

Tuntutan Utama Nelayan

  1. Mereka menuntut pemerintah meninjau ulang rencana naturalisasi kapal asing yang dikhawatirkan mengancam nelayan lokal.
  2. Mereka mengevaluasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) karena berpotensi menggeser nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
  3. Meringankan beban biaya seperti PNBP, retribusi daerah, dan PBB laut yang memberatkan operasional.
  4. Membentuk Tim Investigasi Perikanan nasional demi transparansi dan keberpihakan pada nelayan.

Hadi menambahkan, aksi ini tetap digelar secara damai, tertib dan bertanggung jawab. Namun ia mengakui, aksi ribuan nelayan berpotensi memengaruhi distribusi ikan di sejumlah daerah.

Namun hal itu merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia.

Baca Juga :  Pigai Bantah Reshuffle Kabinet Merah Putih: “Cuma Gorengan Media”

“Kami ingin menunjukkan bahwa Nelayan adalah bagian penting pembangunan bangsa. Kami yakin pemerintah mau mendengar dan menindak lanjuti aspirasi ini, demi kemajuan perikananIndonesia,” tegasnya.

Solidaritas Nelayan Indonesia berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.

Sekjen SNI James Then menambahkan bahwa aksi besar ini bertujuan menekan KKP agar menjalankan kebijakan yang benar-benar pro-nelayan.

“Nelayan ingin dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan. Kita harus gotong royong membangun ekonomi perikanan yang sehat,” kata James.

Ia juga berharap nelayan SNI bisa berdialog langsung dengan Presiden Prabowo.

“Harapan kami sederhana: nelayan diizinkan bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan Presiden demi masa depan perikanan Indonesia,” tutupnya. (MR)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pasutri Curanmor Bawa Balita untuk Pancing Iba, 9 Motor Diamankan
Prabowo Minta Danantara Bantu Lanjutkan LRT Jakarta ke JIS dan Whoosh
49,85 Ton Kacang Tanah Asal India Disita Polda Metro, Siap Diedarkan
Polisi Ciduk Dua Pemuda di Jaktim, Pisau hingga 5 HP Disita
Tragedi Warung Mi Ayam Babelan, K Tewas Bersama Bayi 7 Bulan
Cuaca Jabodetabek Rabu 16 September 2026, Bogor Berpotensi Hujan
Dugaan Penipuan Investasi Emas Rp58,5 Miliar Seret Kombes F ke Bareskrim
Gara-gara Tiket Pulang Palsu, 5 WNA Terbongkar Kelola Judi Online

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 17:26 WIB

Pasutri Curanmor Bawa Balita untuk Pancing Iba, 9 Motor Diamankan

Rabu, 16 September 2026 - 12:47 WIB

49,85 Ton Kacang Tanah Asal India Disita Polda Metro, Siap Diedarkan

Rabu, 16 September 2026 - 09:31 WIB

Polisi Ciduk Dua Pemuda di Jaktim, Pisau hingga 5 HP Disita

Rabu, 16 September 2026 - 07:26 WIB

Tragedi Warung Mi Ayam Babelan, K Tewas Bersama Bayi 7 Bulan

Rabu, 16 September 2026 - 05:56 WIB

Cuaca Jabodetabek Rabu 16 September 2026, Bogor Berpotensi Hujan

Berita Terbaru

Laporan CBO menunjukkan biaya perang AS melawan Iran tembus $38 miliar Dolar AS dan mendongkrak inflasi hingga 2027. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Biaya Perang AS Lawan Iran Tembus 38 Miliar Dolar AS

Rabu, 16 Sep 2026 - 17:39 WIB

Donald Trump mengecam keputusan Mahkamah Agung AS yang memblokir aturan pembatasan surat suara via pos jelang pemilu paruh waktu. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Donald Trump Kecam Mahkamah Agung AS

Rabu, 16 Sep 2026 - 16:35 WIB

 Serangan udara Israel di Kfar Rumman, Lebanon Selatan menewaskan 13 orang termasuk 6 anak-anak. Simak rincian eskalasi. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Serangan Udara Israel di Lebanon Selatan Tewaskan 13 Orang

Rabu, 16 Sep 2026 - 16:29 WIB

Korban hilang banjir bandang Himalaya capai 3.044 orang dengan 750 tewas, sementara bantuan internasional terus mengalir ke Nepal. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Ribuan Korban Hilang Banjir Bandang Perbatasan Nepal-Tiongkok

Rabu, 16 Sep 2026 - 15:44 WIB