Belasan Ribu Nelayan SNI Gelar Aksi Damai di Istana 18 Desember 2025, Tuntut Kebijakan Pro-Nelayan

Jumat, 12 Desember 2025 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua SNI Hadi Sutrisno memimpin konsolidasi nasional nelayan Indonesia di Muara Baru jelang aksi 18 Desember 2025. (Posnews/MR)

Ketua SNI Hadi Sutrisno memimpin konsolidasi nasional nelayan Indonesia di Muara Baru jelang aksi 18 Desember 2025. (Posnews/MR)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID Belasan ribu nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mematangkan rencana aksi besar menyampaian aspirasi secara damai di kawasan Istana dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18 Desember 2025.

Aksi ini dideklarasikan dalam konsolidasi di Markas SNI Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Aksi nasional tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar pemerintah lebih serius menjamin masa depan nelayan dan usaha perikanan.

Nelayan dari berbagai daerah—Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga kawasan timur Indonesia—dipastikan turun ke Jakarta sebagai simbol solidaritas nasional.

Di daerah, nelayan sudah memasang spanduk dan banner sebagai tanda kegelisahan terhadap sejumlah kebijakan KKP yang dinilai tak berpihak pada masyarakat pesisir.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno menegaskan, aksi ini bukan perlawanan, tetapi agar mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto supaya memberikan perhatian penuh pada masa depan perikanan Indonesia.

Baca Juga :  Pandawa Nasi Bungkus Guncang Sydney, Aroma Daun Pisang Nusantara Pikat Lidah Dunia

Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan kami hanya ingin kepastian usaha. Nelayan ingin bekerja tenang dan mendapat dukungan nyata dari Presiden,” ujar Hadi.

Tuntutan Utama Nelayan

  1. Mereka menuntut pemerintah meninjau ulang rencana naturalisasi kapal asing yang dikhawatirkan mengancam nelayan lokal.
  2. Mereka mengevaluasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) karena berpotensi menggeser nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
  3. Meringankan beban biaya seperti PNBP, retribusi daerah, dan PBB laut yang memberatkan operasional.
  4. Membentuk Tim Investigasi Perikanan nasional demi transparansi dan keberpihakan pada nelayan.

Hadi menambahkan, aksi ini tetap digelar secara damai, tertib dan bertanggung jawabNamun ia mengakui, aksi ribuan nelayan berpotensi memengaruhi distribusi ikan di sejumlah daerah.

Namun hal itu merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia.

Baca Juga :  Prabowo Bangga Kontingen Indonesia Pimpin Parade Bastille Day di Prancis

“Kami ingin menunjukkan bahwa Nelayan adalah bagian penting pembangunan bangsa. Kami yakin pemerintah mau mendengar dan menindak lanjuti aspirasi ini, demi kemajuan perikananIndonesia,” tegasnya.

Solidaritas Nelayan Indonesia berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.

Sekjen SNI James Then menambahkan bahwa aksi besar ini bertujuan menekan KKP agar menjalankan kebijakan yang benar-benar pro-nelayan.

Nelayan ingin dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan. Kita harus gotong royong membangun ekonomi perikanan yang sehat,” kata James.

Ia juga berharap nelayan SNI bisa berdialog langsung dengan Presiden Prabowo.

“Harapan kami sederhana: nelayan diizinkan bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan Presiden demi masa depan perikanan Indonesia,” tutupnya. (MR)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengungkap Akar Kebencian Pasca-Tragedi Penembakan Bondi Beach
Afghanistan Tuduh Pakistan Serang Warga Sipil di Kunar
Cuaca Ekstrem di Jabodetabek, Siang Panas Sore Hujan Deras – Ini Kata BMKG
Banjir Belum Surut, 80 RT di Jakarta Masih Terendam Air – 3 Jalan Tergenang
Anggota Polisi Dilarang Live Streaming Saat Dinas, Ini Penjelasan Polri
Beli Pulsa Berujung Maut, Pria di Cengkareng Tewas Disabet Clurit
Astronom Temukan Atmosfer pada Dunia Es Terpencil 2002 XV93
Bareskrim Tangkap Red Notice Interpol Kasus Scam Online Jaringan Kamboja

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:39 WIB

Mengungkap Akar Kebencian Pasca-Tragedi Penembakan Bondi Beach

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:33 WIB

Afghanistan Tuduh Pakistan Serang Warga Sipil di Kunar

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:12 WIB

Cuaca Ekstrem di Jabodetabek, Siang Panas Sore Hujan Deras – Ini Kata BMKG

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:56 WIB

Banjir Belum Surut, 80 RT di Jakarta Masih Terendam Air – 3 Jalan Tergenang

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:38 WIB

Anggota Polisi Dilarang Live Streaming Saat Dinas, Ini Penjelasan Polri

Berita Terbaru

Ilustrasi, Mencari keadilan dan kohesi sosial. Sidang umum perdana Komisi Kerajaan Australia resmi berjalan untuk menyelidiki lonjakan antisemitisme dan mengevaluasi celah keamanan nasional setelah tragedi penembakan Hanukkah di Bondi Beach. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengungkap Akar Kebencian Pasca-Tragedi Penembakan Bondi Beach

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:39 WIB

Gagalnya kesepakatan damai. Afghanistan menuduh militer Pakistan meluncurkan serangan mematikan ke wilayah timur yang menargetkan fasilitas publik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Afghanistan Tuduh Pakistan Serang Warga Sipil di Kunar

Selasa, 5 Mei 2026 - 14:33 WIB