Buruh Ultimatum Pemerintah, Upah 2026 Naik 7,77% atau Mogok Nasional

Kamis, 30 Oktober 2025 - 16:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
(Posnews/KSPI)

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. (Posnews/KSPI)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Buruh kembali menggebrak dengan mengancam akan melakukan mogok nasional jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan buruh siap mogok nasional jika pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah lobi. Kalau masih mentok, demo besar di daerah dan pusat jalan. Terakhir, mogok nasional jadi pilihan,” tegas Said dalam Konsolidasi Aksi KSPI–Partai Buruh di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga :  Negosiasi AS-Taiwan Memanas: Trump Tuntut Investasi Ratusan Miliar Dolar, Taipei Tawarkan Model Taiwan

Lobi dan Aksi Jalan Terus

Menurut Said, buruh menempuh dua jalur tekanan: 

  • Lobi ke Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
  • Aksi massa bergelombang hingga 30 Desember 2025

Dia menegaskan buruh di 5.000 pabrik, 300 kabupaten/kota, dan 38 provinsi siap menghentikan produksi jika tuntutan diabaikan.

Tuntut Kenaikan Upah 7,77 Persen

Buruh menuntut kenaikan upah minimum minimal 7,77% untuk memacu daya beli dan perputaran ekonomi nasional.

“Inflasi 2,65 persen plus pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. Total 7,77 persen. Itu rasional,” jelas Said.

Baca Juga :  Rekayasa Lalu Lintas di Demo Buruh Hari Ini, Polisi Siaga di Istana dan DPR

Angka itu jadi titik tengah dari tuntutan awal 10,5% dan kemampuan pemerintah 6,5%. Meski begitu, Said tetap mendorong target ideal 8,5% atau sekitar Rp400 ribu kenaikan.

Aksi buruh hari itu mengusung tema “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)” untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, pemerintah melalui Istana sebelumnya menjanjikan pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh sebagai respons tekanan buruh. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menag Nasaruddin Umar Sebut Indonesia Punya Masa Depan Cerah di Bawah Prabowo
Tim Sembilan Kejagung Geledah Rumah Febrie Adriansyah, Dokumen TPPU Disita
Prabowo Hadiri Zikir Kebangsaan di Monas, 100 Ribu Jemaah Bersatu
KemenHAM Dialog dengan Warga Batunya dan Sidatapa Usai Tragedi Main Hakim Sendiri
Mall Jakarta dan Surabaya Ramai-Ramai Pasang Pagar Tinggi, APPBI Ungkap Alasannya
BGN Bongkar Rekening Ganda dan Dapur Fiktif MBG, Rp311,2 Miliar Kembali ke Negara
Mutasi Besar Polri Juli 2026: Kapolri Rotasi 146 Perwira, Banyak Kapolres dan Pati Berganti
Jaksa Agung Mutasi 90 Kajari, Jakarta Barat hingga Bekasi Berganti Pimpinan

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 07:31 WIB

Menag Nasaruddin Umar Sebut Indonesia Punya Masa Depan Cerah di Bawah Prabowo

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 15:29 WIB

Tim Sembilan Kejagung Geledah Rumah Febrie Adriansyah, Dokumen TPPU Disita

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 15:10 WIB

Prabowo Hadiri Zikir Kebangsaan di Monas, 100 Ribu Jemaah Bersatu

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 12:55 WIB

KemenHAM Dialog dengan Warga Batunya dan Sidatapa Usai Tragedi Main Hakim Sendiri

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:54 WIB

Mall Jakarta dan Surabaya Ramai-Ramai Pasang Pagar Tinggi, APPBI Ungkap Alasannya

Berita Terbaru

Pembelaan aturan digital anak. Pemerintah Australia mempertahankan kebijakan larangan media sosial anak di bawah 16 tahun meskipun delapan dari ten remaja masih aktif menggunakannya. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintah Australia Bela Aturan di Tengah Pelanggaran

Minggu, 2 Agu 2026 - 07:00 WIB