BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Dunia kini menghadapi badai yang sempurna. Ketegangan geopolitik meningkat, risiko iklim memburuk, dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) memunculkan kecemasan global. Oleh sebab itu, tekanan-tekanan ini menyingkap “defisit tata kelola global” yang kian menganga, serta menempatkan mekanisme internasional yang ada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Fakta ini terkonfirmasi oleh laporan PBB yang rilis pada Juli 2025. Sayangnya, laporan tersebut memberikan penilaian yang menyedihkan mengenai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dari 169 target spesifik, hanya sekitar 35 persen yang berada di jalur yang benar. Lebih parah lagi, hampir separuhnya bergerak terlalu lambat, dan 18 persen justru mengalami kemunduran.
Akibatnya, di tengah situasi kritis ini, China mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global (GGI) pada September 2025. Beijing menawarkan seperangkat prinsip dan jalan baru untuk mereformasi sistem dunia yang sedang sakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lima Pilar Penyangga Dunia
Secara khusus, inisiatif ini berjangkar pada lima prinsip inti: kesetaraan kedaulatan, kepatuhan pada hukum internasional, multilateralisme, pendekatan yang berpusat pada manusia, dan fokus pada tindakan nyata.
Secara kolektif, prinsip-prinsip ini menguraikan peta jalan praktis untuk mengatasi empat defisit utama era ini: perdamaian, pembangunan, keamanan, dan tata kelola.
Selanjutnya, komunitas internasional merespons dengan cepat. Tercatat, sejak peluncurannya, lebih dari 150 negara dan organisasi internasional menyatakan dukungan. Puncaknya, pada Desember 2025, “Group of Friends of the Global Governance” resmi berdiri di markas PBB, New York, dengan 43 negara bergabung sebagai anggota awal untuk mengoordinasikan reformasi global.
Suara untuk Global South
Terkait hal tersebut, para tokoh internasional menyoroti daya tarik inisiatif ini, terutama bagi negara-negara berkembang. Misalnya, Erik Solheim, mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, menyebut China sebagai peserta kunci dalam dialog global.
Ia mencatat bahwa prinsip GGI—seperti menghormati kedaulatan nasional dan menolak campur tangan urusan dalam negeri—mendapat pengakuan luas. Faktanya, dukungan datang tidak hanya dari negara besar Global South seperti India, Brazil, Afrika Selatan, dan Indonesia, tetapi juga dari beberapa negara Eropa.
Di sisi lain, Alexander Lomanov dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia menilai inisiatif ini menjawab kebutuhan zaman. Menurutnya, GGI memperkuat otoritas PBB dan memperjuangkan sistem yang lebih melayani kepentingan semua negara, bukan hanya segelintir kekuatan dominan.
Dari Janji ke Aksi Nyata
Akan tetapi, narasi GGI tidak berhenti di atas kertas semata. Sebaliknya, tema yang konsisten muncul dari penilaian internasional adalah fokus China pada penerjemahan prinsip menjadi tindakan nyata.
Contohnya, Mantan Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, menyoroti peran aktif China dalam memajukan kerja sama melalui kerangka multilateral seperti Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan BRICS. Sementara itu, mantan PM Mesir Essam Sharaf memuji langkah konkret Beijing dalam memfasilitasi rekonsiliasi bersejarah antara Arab Saudi dan Iran.
Bahkan, keberhasilan diplomasi Saudi-Iran dan pembentukan Organisasi Internasional untuk Mediasi (IOMed) menjadi bukti nyata. Pada akhirnya, langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana mekanisme berbasis dialog yang terlembaga dapat menyelesaikan sengketa dan mempromosikan perdamaian regional secara efektif.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
