TAIPEI, POSNEWS.CO.ID – Ketegangan diplomatik antara Taiwan dan Tiongkok mencapai titik baru di ruang udara internasional. Presiden Lai Ching-te secara mendadak membatalkan perjalanan menuju Eswatini, satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan yang tersisa di benua Afrika.
Dalam konteks ini, pembatalan tersebut terjadi setelah tiga negara kepulauan di Samudra Hindia secara sepihak mencabut izin lintas udara bagi pesawat kepresidenan. Oleh karena itu, insiden ini mencatatkan sejarah sebagai kali pertama seorang pemimpin Taiwan harus membatalkan kunjungan luar negeri akibat tekanan langsung dari Beijing.
Pencabutan Izin Mendadak dan Tuduhan Koersi Ekonomi
Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Taiwan, Pan Meng-an, mengungkapkan bahwa Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar membatalkan izin terbang tanpa peringatan sebelumnya. Secara khusus, Taipei mengeklaim memiliki bukti kuat mengenai tekanan masif yang otoritas Tiongkok lakukan terhadap negara-negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alasan sebenarnya adalah tekanan intens termasuk pemaksaan ekonomi,” tegas Pan dalam konferensi pers darurat di Taipei. Bahkan, pejabat keamanan senior Taiwan menyebut Tiongkok mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan membatalkan penghapusan utang bagi negara-negara yang memberikan akses udara bagi Presiden Lai.
Respon Negara Afrika dan Kebijakan “Satu Tiongkok”
Di sisi lain, pemerintah Seychelles dan Madagaskar segera memberikan klarifikasi diplomatik. Kementerian Luar Negeri Seychelles menegaskan bahwa pesawat Taiwan tidak mendapatkan izin terbang sesuai dengan kebijakan lama mereka yang tidak mengakui kedaulatan Taiwan.
“Keputusan ini kami ambil secara mandiri dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Aline Morel, pejabat protokol senior Seychelles. Selanjutnya, otoritas Madagaskar menyatakan bahwa diplomasi mereka hanya mengakui prinsip “Satu Tiongkok”. Mereka menekankan bahwa penolakan izin terbang merupakan bentuk penghormatan penuh terhadap kedaulatan ruang udara nasional mereka sendiri.
Pidato Xi Jinping dan Ketidakhadiran Narasi Taiwan
Hampir secara simultan dengan pembatalan kunjungan tersebut, Presiden Tiongkok Xi Jinping menerima kunjungan Presiden Mozambik Daniel Chapo di Beijing. Dalam hal ini, Xi menjanjikan dukungan penuh bagi kebutuhan pembangunan di benua Afrika.
Meskipun demikian, media pemerintah Tiongkok sama sekali tidak menyinggung masalah pembatalan izin terbang Presiden Lai. Beijing secara konsisten menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya dan melabeli Lai Ching-te sebagai sosok “separatis”. Oleh sebab itu, Beijing berupaya menutup ruang gerak diplomatik Taiwan di kawasan yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap Tiongkok.
Menakar Ketahanan Diplomasi Taiwan
Masa depan keterlibatan global Taiwan kini menghadapi tantangan fisik yang kian nyata. Pada akhirnya, Lai Ching-te menegaskan melalui media sosial bahwa penindasan tersebut justru membuktikan ancaman negara otoriter terhadap stabilitas dunia.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau bagaimana Taiwan akan menyesuaikan strategi tour diplomatiknya di masa depan. Di tahun 2026 yang penuh gejolak ini, kedaulatan jalur udara menjadi variabel baru yang menentukan keberhasilan diplomasi sebuah bangsa di tengah persaingan pengaruh kekuatan besar.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
