Donald Trump Kecam Mahkamah Agung AS

Rabu, 16 September 2026 - 16:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Donald Trump mengklaim layak memenangi Hadiah Nobel Perdamaian 2026 menjelang pengumuman resmi Komite Senator lintas partai AS menuntut Presiden Donald Trump batalkan kesepakatan impor diesel dari Rusia karena melanggar hukum federal. Dok: Istimewa.

Donald Trump mengklaim layak memenangi Hadiah Nobel Perdamaian 2026 menjelang pengumuman resmi Komite Senator lintas partai AS menuntut Presiden Donald Trump batalkan kesepakatan impor diesel dari Rusia karena melanggar hukum federal. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON — Presiden AS Donald Trump mengecam keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Selasa. Langkah ini merespons pembatalan rencana pembatasan penggunaan surat suara via pos.

Kecaman Terbuka dan Sasaran Hakim Agung

Trump menyampaikan kritik pedas terhadap tiga hakim agung pilihan masa jabatan pertamanya. Tiga hakim tersebut adalah Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, dan Neil Gorsuch.

Trump menilai para hakim tersebut tunduk pada tekanan politisi Partai Demokrat. Selain itu, ia menyebut keputusan mahkamah sangat merusak sejarah Amerika Serikat. Namun, hakim Brett Kavanaugh menegaskan waktu penerapan aturan tersebut sangat mendesak jelang pemilu.

Pertimbangan Hukum dan Respons Politisi

Mahkamah Agung menilai pemerintah daerah tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan aturan baru. Hanya dua hakim konservatif, Clarence Thomas dan Samuel Alito, yang mengajukan penolakan (dissent).

Sementara itu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menyambut positif keputusan Mahkamah Agung tersebut. Schumer menilai rencana pembatasan dari Trump melanggar konstitusi hak pemilu negara bagian. Oleh karena itu, putusan ini membatalkan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Maret lalu.

Baca Juga :  AS, Jepang, dan Korsel Tegaskan Komitmen Dukung Taiwan

Taruhan Politik Pemilu Paruh Waktu

Pembatalan aturan ini membawa dampak besar bagi persaingan pemilu paruh waktu pada 3 November. Partai Republik saat ini hanya menguasai mayoritas tipis di Lembaga Kongres.

Selain itu, penurunan elektabilitas Trump memicu kekhawatiran kekalahan faksi Republik di parlemen. Isu biaya hidup dan perang bersama Iran turut memengaruhi pilihan para pemilih. Dengan demikian, kekalahan di Kongres berpotensi memicu penyelidikan baru terhadap pemerintahan Trump.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Senator AS Mendesak Donald Trump Membatalkan Kesepakatan
Inisiatif Label Karya Manusia Pada Buku Bebas AI Semakin Marak
Jepang Menegaskan Dukungan Mahkamah Pidana Internasional
Polisi India Menangkap 2.000 Pengunjuk Rasa Gerakan Pemuda
Serangan Rudal Rusia Menewaskan 20 Warga Zaporizhzhia
Kelompok Houthi Menyerang Bandara Internasional Riyadh
Donald Trump Kecam Komite Nobel dan Norwegia
Gencatan Senjata Gaza: Serangan Israel Masih Berlangsung

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Senator AS Mendesak Donald Trump Membatalkan Kesepakatan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:23 WIB

Inisiatif Label Karya Manusia Pada Buku Bebas AI Semakin Marak

Minggu, 11 Oktober 2026 - 14:21 WIB

Jepang Menegaskan Dukungan Mahkamah Pidana Internasional

Minggu, 11 Oktober 2026 - 09:34 WIB

Polisi India Menangkap 2.000 Pengunjuk Rasa Gerakan Pemuda

Minggu, 11 Oktober 2026 - 09:00 WIB

Serangan Rudal Rusia Menewaskan 20 Warga Zaporizhzhia

Berita Terbaru