DPR Semprot Raja Juli Antoni, Tak Paham Kehutanan – Diminta Segera Mundur

Jumat, 5 Desember 2025 - 07:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Perhutanan, Raja Juli Antoni. (Posnews/DPR RI)

Menteri Perhutanan, Raja Juli Antoni. (Posnews/DPR RI)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pasca bencana alam banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, Kementerian Perhutanan menjadi sorotan publik. Mereka dinilai tidak becus melindungi hutan.

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyentil keras Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan menyarankannya mundur jika tak mampu menyelesaikan persoalan hutan di Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usman menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan dan lamban merespons kondisi kritis di lapangan.

Pernyataan panas itu meletup dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Usman menegaskan izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera semestinya dihentikan total karena bencana tak henti muncul.

Baca Juga :  Warga Kalibaru Bongkar Open Donasi Ilegal Bermodus Bantuan Korban Puting Beliung

Ia menyoroti ulang bencana di Sumatera yang makin parah, sementara kementerian dianggap tak tegas menahan izin baru. Usman bahkan mempertanyakan berapa lama proses penanaman ulang hingga hutan kembali pulih.

Usman lalu mendesak Raja Juli mundur jika merasa tak sanggup menjalankan amanah. Ia menyebut pernyataan sang menteri tak sejalan dengan kondisi lapangan.

Ia juga menyinggung kabar izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan yang disebut terbit pada Oktober–November. Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan ketidaksinkronan dengan janji Menhut.

Usman meminta kementerian fokus memulihkan hutan gundul di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor.

Baca Juga :  Irjen Sandi Nugroho Motivasi Mahasiswa Baru USU: Jadilah Agen Perubahan

Sementara itu, Raja Juli Antoni menegaskan dirinya mengikuti penuh arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kawasan hutan dan menindak pelaku alih fungsi. Ia menampik keras telah mengeluarkan izin pelepasan hutan.

Raja Juli memastikan selama satu tahun menjabat, ia tidak menerbitkan izin penebangan apa pun. Ia menyebut hanya mengeluarkan izin untuk Restorasi Ekosistem (RE) dan jasa lingkungan.

Di hadapan Komisi IV, Raja Juli menegaskan tak pernah membuka satu jengkal pun kawasan hutan di tiga provinsi yang saat ini terdampak bencana besar. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang
Polda Metro Didesak Periksa Mantan Kabais TNI dalam Kasus Andrie Yunus
PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran
Anggaran Polri 2027 Kurang Rp66 Triliun, Remunerasi hingga Pemilu Jadi Alasan
António Guterres Saksikan Langsung Horor Kekerasan Geng
Kapal Perang Rusia Tembakkan Tembakan Peringatan
Donald Trump Sebut Benjamin Netanyahu Gila
Mikrofon Bocor Ungkap Obrolan Spontan Para Pemimpin Dunia

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:24 WIB

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:38 WIB

Polda Metro Didesak Periksa Mantan Kabais TNI dalam Kasus Andrie Yunus

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:17 WIB

PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:06 WIB

Anggaran Polri 2027 Kurang Rp66 Triliun, Remunerasi hingga Pemilu Jadi Alasan

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:31 WIB

Kapal Perang Rusia Tembakkan Tembakan Peringatan

Berita Terbaru

Ilustrasi, Misi damai Vatikan di Asia Timur. Kardinal Lazzaro You Heung-sik menyebut Paus Leo XIV siap mengunjungi Korea Utara guna meredakan ketegangan politik regional. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang

Rabu, 17 Jun 2026 - 16:24 WIB

Sinergi Tokyo-Washington di G7. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menggelar pertemuan bilateral singkat bersama Presiden AS Donald Trump untuk membahas isu Timur Tengah dan tarif dagang. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran

Rabu, 17 Jun 2026 - 15:17 WIB