NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Amerika Serikat menghadapi badai diplomatik di markas besar PBB pada Senin lalu. Dalam sebuah sidang darurat Dewan Keamanan, Washington berdiri sendirian saat belasan negara secara bergantian mengecam operasi militer di Venezuela sebagai “kejahatan agresi”.
Negara-negara seperti Brazil, China, Kolombia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, hingga sekutu tradisional Spanyol, kompak menolak keputusan Presiden Donald Trump. Mereka menilai serangan mematikan dan penculikan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, telah melanggar norma internasional.
“Pengeboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya melintasi garis yang tidak dapat diterima,” tegas Sérgio França Danese, Duta Besar Brazil untuk PBB. Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa tindakan ini merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan dan menetapkan preseden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalih “Penegakan Hukum”, Bukan Perang
Di tengah hujan kritik, Duta Besar AS Mike Waltz berdiri membela tindakan negaranya. Ia menolak label “tindakan perang”. Sebaliknya, Waltz membingkai operasi tersebut sebagai “tindakan penegakan hukum” yang sah untuk mengeksekusi dakwaan pidana lama terhadap pemimpin yang ia sebut “tidak sah”.
“Kami tidak menduduki sebuah negara; ini adalah operasi penegakan hukum,” kilah Waltz. Ia bahkan menggunakan penangkapan mantan pemimpin Panama Manuel Noriega pada 1989 sebagai preseden pembenar.
Waltz juga mengutip Pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri. Ia mengklaim bahwa Presiden Trump telah memberi kesempatan diplomasi berkali-kali, namun Maduro menolaknya.
Rusia dan China: AS Bukan “Polisi Dunia”
Namun, argumen tersebut tidak laku di mata rival geopolitik AS. Rusia dan China menggunakan panggung ini untuk menyerang balik hegemoni Washington. Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, menyebut intervensi ini sebagai kemunduran ke “era tanpa hukum”.
“Kami tidak bisa membiarkan Amerika Serikat memproklamirkan diri sebagai semacam hakim agung, yang sendirian memiliki hak untuk menyerang negara mana pun,” ujar Nebenzya pedas.
Senada dengan Moskow, perwakilan China, Fu Cong, menuduh AS telah “dengan ceroboh menginjak-injak kedaulatan Venezuela”. Ia menegaskan prinsip kesetaraan berdaulat: “Tidak ada negara yang bisa bertindak sebagai polisi dunia.”
Kekhawatiran Sekjen PBB dan Tetangga Venezuela
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres turut menyuarakan peringatan keras. Kepala urusan politik Rosemary DiCarlo membacakan pernyataan Guterres yang berisi kekhawatiran bahwa penangkapan ini akan mengintensifkan ketidakstabilan di kawasan.
Sementara itu, Kolombia memberikan teguran yang terukur namun tajam. Duta Besar Leonor Zalabata Torres menekankan bahwa kekerasan tidak dapat menegakkan demokrasi. “Tidak ada pembenaran apa pun, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak,” tegasnya.
Duta Besar Venezuela Samuel Moncada menutup sesi dengan tuduhan emosional. Ia menyebut negaranya menjadi korban semata-mata karena kekayaan sumber daya alamnya. “Tidak ada negara yang bisa menempatkan dirinya sebagai hakim, jaksa, dan eksekutor tatanan dunia,” ujarnya.
Meskipun kecaman menggema, Dewan Keamanan tampaknya lumpuh. Perpecahan di antara anggota tetap memastikan bahwa veto Washington pasti akan mengandaskan resolusi apa pun untuk menghukum AS.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: The Guardian
