KAIRO, POSNEWS.CO.ID – Pejabat Hamas secara resmi membuka pembicaraan dengan mediator Mesir di Kairo. Langkah ini menandai awal diskusi serius mengenai pembentukan komite teknokratis untuk mengelola Jalur Gaza, sebagai bagian dari rencana gencatan senjata hasil mediasi Amerika Serikat.
Menurut sumber Hamas, diskusi berfokus pada struktur, mandat, dan mekanisme operasional komite tersebut. Rencana tersebut merancang badan usulan ini untuk menjalankan pemerintahan Gaza selama masa transisi.
Rencana ini mengacu pada proposal yang Presiden AS Donald Trump ungkapkan pada Oktober lalu. Visi utamanya menempatkan komite teknokrat Palestina sebagai pengelola tata kelola di bawah pengawasan “Dewan Perdamaian” internasional.
Hamas: “Kami Hanya Memantau”
Di tengah negosiasi, Hamas menegaskan kembali posisi strategisnya. Kelompok ini menyatakan tidak mengincar peran formal dalam pemerintahan Gaza yang baru.
Sebaliknya, mereka menyatakan akan “memantau proses” untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang. Pengamat menilai sikap ini sebagai langkah kompromi untuk memuluskan penerimaan internasional terhadap pemerintahan baru Gaza.
Delegasi Hamas juga berencana mengadakan pembicaraan paralel dengan faksi-faksi Palestina lainnya di Kairo. Topik bahasannya mencakup perkembangan politik terkini, dugaan pelanggaran gencatan senjata Israel, serta komposisi kepemimpinan komite usulan tersebut.
Agenda Mendesak: Rafah dan Bantuan
Selain isu politik tingkat tinggi, negosiasi juga mencakup masalah teknis yang mendesak bagi warga Gaza. Para pihak membahas penarikan pasukan Israel, pembukaan kembali perbatasan Rafah, serta masuknya bantuan kemanusiaan yang saat ini menumpuk di sisi perbatasan Mesir.
Semua ini merupakan persiapan krusial menuju fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata.
Rekonsiliasi Fatah-Hamas
Di jalur terpisah, Mesir bekerja keras untuk mempertemukan Hamas dan gerakan saingannya, Fatah. Tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan yang masih tersisa.
Pejabat Hamas menekankan bahwa konsensus luas di antara faksi-faksi Palestina adalah syarat mutlak sebelum pembentukan komite. Setelah konsensus tercapai, pihak terkait mengharapkan Presiden Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit untuk meresmikannya.
Desas-desus mengenai siapa yang akan memimpin komite ini mulai beredar. Orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut menyebut dua nama potensial: mantan pejabat Otoritas Palestina Ali Shaath dan Menteri Kesehatan saat ini, Majed Abu Ramadan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
