TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan pengerahan militer guna membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz. Syarat utamanya adalah tercapainya gencatan senjata total dalam perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah program televisi pada hari Minggu. Motegi menyebutkan bahwa ranjau laut saat ini menjadi hambatan besar bagi navigasi global di arteri pasokan minyak tersebut.
Syarat Gencatan Senjata dan Hambatan Konstitusi
Motegi menekankan bahwa opsi pembersihan ranjau masih bersifat hipotetis. “Jika terjadi gencatan senjata lengkap, maka hal-hal seperti pembersihan ranjau bisa dibahas,” ujar Motegi. Jepang hanya akan bergerak jika ranjau tersebut menghalangi jalur pelayaran setelah pertempuran berhenti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini tetap terganjal oleh konstitusi pasifis Jepang yang membatasi penggunaan kekuatan militer di luar negeri. Namun, undang-undang keamanan tahun 2015 mengizinkan Pasukan Bela Diri (SDF) beroperasi jika sebuah serangan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Mengingat 90% minyak Jepang melewati selat tersebut, penutupan jalur ini dapat dikategorikan sebagai ancaman eksistensial bagi Tokyo.
Tekanan Donald Trump kepada PM Takaichi
Wacana ini muncul hanya beberapa hari setelah pertemuan puncak antara PM Sanae Takaichi dan Presiden Donald Trump di Washington. Trump secara terbuka mendesak Takaichi untuk “melangkah maju” (step up) dalam mengamankan Selat Hormuz. Trump merasa frustrasi karena sekutu-sekutunya belum mengirim kapal perang untuk melawan blokade Iran.
PM Takaichi sendiri telah memberikan pengarahan langsung kepada Trump mengenai batas-batas hukum di Jepang. Ia menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh militer Jepang di bawah undang-undang saat ini. Meskipun Trump menuntut aksi militer segera, Jepang lebih memilih pendekatan yang lebih terukur dan berbasis pada hukum internasional.
Menolak “Jalur Khusus” dari Iran
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menawarkan jalur khusus bagi kapal-kapal Jepang untuk melewati Selat Hormuz. Namun, Jepang tampak enggan mengambil kesepakatan sepihak tersebut. Motegi menegaskan bahwa sangat penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua kapal dari berbagai negara untuk bernavigasi dengan aman.
Jepang lebih mengutamakan pembukaan jalur secara universal daripada sekadar mendapatkan izin lintas eksklusif. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan diplomatik dengan Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya. Di saat harga minyak dunia terus melonjak, Jepang kini terus memantau dinamika di Timur Tengah sambil menyiapkan cadangan energi nasional untuk bertahan di pekan-pekan mendatang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
