JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta menegaskan kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan perlindungan, penegakan, hingga pemenuhan kebebasan pers di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Thomas saat menghadiri kegiatan fun walk bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, serta tetap menjadi suara kepentingan publik,” kata Thomas.
Media Diminta Tingkatkan Kualitas
Di tengah derasnya arus informasi di berbagai platform digital, Thomas menilai media harus terus meningkatkan kualitas pemberitaan.
Menurutnya, media arus utama yang selama ini bekerja dengan standar jurnalistik ketat harus tetap menjaga profesionalisme dan kredibilitas.
Selain itu, munculnya berbagai platform media baru dinilai menjadi tantangan sekaligus pemicu agar pers nasional semakin adaptif.
“Media harus terus tumbuh dengan kualitas yang lebih baik di tengah perubahan lanskap informasi,” ujarnya.
KemenHAM Siapkan Kelas HAM untuk Jurnalis
Thomas menegaskan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkomitmen menjaga kebebasan pers agar tetap sehat dan independen.
Dalam waktu dekat, KemenHAM juga akan menggelar program khusus berupa kelas hak asasi manusia bagi jurnalis di seluruh Indonesia.
Program tersebut bertujuan meningkatkan literasi HAM sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak jurnalis saat menjalankan tugas.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi jurnalis untuk terlibat dalam pembangunan HAM di Indonesia,” tegasnya.
Dewan Pers Soroti Etika Jurnalistik
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Indonesia, Komaruddin Hidayat, menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas insan pers.
Menurutnya, pers harus tetap menjaga objektivitas, profesionalisme, dan etika jurnalistik di tengah tantangan industri media saat ini.
“Pers harus tetap eksis menjaga prinsip objektivitas, profesionalitas, dan etika,” kata Komaruddin.
Kebebasan Pers dan Demokrasi
Thomas menilai penguatan kebebasan pers juga sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia.
Ia menegaskan semakin baik perlindungan HAM, maka kebebasan pers juga akan semakin kuat. (red)
Editor : Hadwan
