JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Konflik bersenjata di Papua kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga sipil dan aparat keamanan menjadi korban penembakan kelompok bersenjata.
Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat pengamanan sekaligus mencari pendekatan yang lebih luas untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan prajurit TNI terus menggelar operasi keamanan di berbagai wilayah Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, menurutnya, kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri karena wilayah Papua sangat luas dan memiliki kawasan pegunungan yang ekstrem.
“Ya, kita sudah menggelar satuan-satuan di Papua, memang Papua wilayahnya kan sangat luas ya, ya besar sekali wilayahnya dan wilayah terdiri dari pegunungan-pegunungan yang ekstrem ya,” kata Agus saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2026).
Tiga ASN Jayawijaya Tewas Ditembak
Salah satu kasus terbaru terjadi di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026.
Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, yakni Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Meha, dan Willi Mbuik, meninggal dunia setelah ditembak kelompok bersenjata ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat.
Ketiganya bersama lima rekan membawa bantuan berupa bibit babi sekaligus menjalankan kegiatan pelayanan pertanian. Dalam perjalanan kembali, rombongan mereka diduga diadang kelompok bersenjata.
Polisi kemudian mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Keduanya disebut masuk dalam daftar pencarian orang terkait sejumlah kasus kriminal di Papua.
Meski demikian, proses penyidikan masih berjalan untuk memastikan keterlibatan dan jaringan kelompok tersebut.
Panglima TNI: Papua Tak Bisa Ditangani Sendiri
Agus menegaskan penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak cukup hanya dengan pengerahan pasukan.
Pemerintah daerah dan kementerian terkait juga perlu mengambil peran sesuai bidang masing-masing.
“Dan menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi: pemerintah daerah, kementerian-kementerian, karena di sana juga ya masih samalah di semua wilayah,” ujarnya.
Menurut Agus, kolaborasi tersebut penting karena persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan keamanan.
Pembangunan, akses masyarakat, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi juga ikut menentukan kondisi sosial di daerah.
Infrastruktur Ikut Jadi Kunci
Agus mencontohkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kebutuhan yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, akses jalan dan jembatan yang memadai dapat memperlancar aktivitas warga, termasuk membawa hasil pertanian menuju pasar.
“Supaya kesejahteraan masyarakat, ekonominya juga lancar, masyarakat bercocok tanam bisa segera dijual kalau jembatannya ada. Kalau enggak kan harus muter berjam-jam,” katanya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keamanan.
“Jadi semuanya harus berkolaborasi antara TNI dengan kementerian-kementerian,” sambung Agus.
Perlindungan Warga Jadi Perhatian
Sejumlah lembaga juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga sipil di tengah konflik Papua.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), misalnya, menyerukan agar warga sipil tidak menjadi sasaran maupun instrumen dalam konflik bersenjata.
Sementara itu, Pansus Papua DPD RI meminta pemerintah mengevaluasi strategi pengamanan dan penyelesaian konflik secara menyeluruh setelah penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya.
Dengan demikian, pengamanan Papua menghadapi tantangan yang kompleks.
Operasi keamanan tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat, tetapi pemerintah juga perlu memastikan pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan.
Bagi warga Papua, keamanan bukan hanya soal terbebas dari ancaman kekerasan.
Akses jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. **
Editor : Hadwan
