POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON – Keputusan Presiden Donald Trump menangguhkan penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia memicu gelombang kemarahan dari anggota Kongres Amerika Serikat pada hari Sabtu. Para legislator dari Partai Republik maupun Demokrat menyuarakan penolakan keras atas langkah eksekutif tersebut.
Sebelumnya, Senat AS telah meloloskan Undang-Undang Sanksi Rusia Lindsey Graham melalui pemungutan suara mayoritas mutlak 86-11. Namun, Trump mendadak membekukan penegakan hukum tersebut hanya beberapa hari sebelum tenggat waktu resmi.
Mengulas Kritik Pedas Senator Dan Rencana Pembatalan Kesepakatan Diesel
Senator Thom Tillis dari Partai Republik menilai langkah Trump sangat tidak bertanggung jawab dan melukai perjuangan rakyat Ukraina. Tillis menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menyelesaikan perang Iran demi menekan harga bahan bakar minyak, bukan memberikan bantuan ekonomi kepada Vladimir Putin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menyebut kesepakatan Trump dengan Rusia semakin kotor dan membahayakan geopolitik global. Anggota DPR Gregory Meeks bahkan resmi mengajukan rancangan undang-undang baru untuk memblokir kesepakatan impor diesel antara Trump dan Rusia secara penuh.
Menilai Sikap Darline Graham Dan Posisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy
Senator Darline Graham, adik kandung mendiang Lindsey Graham, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap rezim Vladimir Putin dan mendorong penekanan sanksi berkelanjutan. Meskipun begitu, Graham mengakui wewenang penuh presiden dalam menentukan instrumen kebijakan luar negeri AS.
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak para legislator AS agar terus memperjuangkan pengaktifan kembali sanksi ekonomi tersebut. Penundaan sanksi ini berisiko memotong tekanan finansial terhadap Rusia saat Ukraina menghadapi ancaman serangan musim dingin pada fasilitas energinya.
Membedah Ketidakpastian Legislatif Dan Dampak Politik Pemilu Sela 3 November
Kongres AS saat ini sedang menjalani masa reses hingga pelaksanaan Pemilihan Umum Sela pada 3 November 2026 mendatang. Kondisi ini menyulitkan para legislator untuk mengambil tindakan hukum secara langsung guna membatalkan keputusan penangguhan Trump dalam waktu dekat.
Trump sendiri beralasan bahwa penangguhan sanksi Rusia demi menjaga kepentingan keamanan nasional serta menekan lonjakan harga energi domestik. Meskipun demikian, kebijakan ini menuai resistensi meluas dan berpotensi memengaruhi peta suara para pemilih dalam pemilu mendatang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
