JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi besar-besaran selama dua hari, yakni 29–30 Desember 2025, di depan Istana Merdeka.
Aksi ini menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) UMSK Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai kebutuhan hidup layak.
KSPI menyebut buruh akan turun ke jalan secara serentak dengan titik aksi di Istana Negara dan DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aksi digelar dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Sabtu (27/12/2025).
KSPI menargetkan ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ikut aksi. Pada 29 Desember, sekitar 1.000 buruh akan berdemonstrasi di Istana Negara, dengan titik kumpul Patung Kuda pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, pada 30 Desember, jumlah massa diperkirakan melonjak hingga 10.000 buruh di lokasi yang sama.
Aksi hari kedua juga akan diwarnai konvoi motor, dengan sekitar 20.000 motor dari Jawa Barat bergerak menuju Jakarta melalui jalur Pantura dan Puncak.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan. Namun, KSPI menilai angka tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja.
Karena itu, KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP menjadi Rp5,89 juta, mengacu pada Survei KHL BPS.
Selain itu, KSPI juga menekan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar merevisi penetapan UMSK 2026.
Pasalnya, Pemprov Jabar hanya menetapkan UMSK di 11 daerah, meski 18 kabupaten/kota telah mengajukan rekomendasi.
KSPI menegaskan aksi buruh akan berlanjut hingga pemerintah memenuhi tuntutan upah yang adil dan layak.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
