Perang Surat di PBB: Tiongkok Telanjangi Argumen Jepang Soal Taiwan dan Militerisme

Selasa, 2 Desember 2025 - 17:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Panas di New York! Tiongkok kirim surat balasan telak ke Sekjen PBB. Dubes Fu Cong bongkar kontradiksi Jepang soal

Ilustrasi, Panas di New York! Tiongkok kirim surat balasan telak ke Sekjen PBB. Dubes Fu Cong bongkar kontradiksi Jepang soal "pertahanan pasif" dan provokasi Taiwan. Dok: Istimewa.

NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Arena diplomasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memanas. Perwakilan Tetap Tiongkok, Fu Cong, melayangkan “serangan” diplomatik susulan melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB AntĂłnio Guterres, Senin (01/12/2025).

Langkah ini merupakan respons langsung atas surat Jepang tertanggal 24 November lalu. Dalam surat tersebut, Jepang berusaha membela diri terkait isu Taiwan.

Namun, Fu Cong menilai argumen Tokyo sangat tidak masuk akal. Ia menuduh Jepang berusaha menghindar dari isu utama dan justru menyalahkan Tiongkok tanpa dasar. Seketika, surat balasan ini membuka kembali luka sejarah dan ketegangan geopolitik Asia Timur.

Sumber Masalah: Mulut “Provokatif” Takaichi

Fu menegaskan bahwa akar penyebab ketegangan saat ini sangat jelas. Biang keroknya adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di parlemen pada 7 November lalu.

Saat itu, Takaichi mengklaim bahwa “kontingensi Taiwan” dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Implikasinya, Jepang siap melakukan intervensi militer.

“Pernyataan keliru semacam itu secara terbuka menantang hasil kemenangan Perang Dunia II,” tegas Fu. Bahkan, ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB.

Baca Juga :  Drama Rekonstruksi MIP di Polda Metro Jaya: Pertemuan Gelap, Uang, hingga Eksekusi Maut

Menggugat Amnesia Sejarah

Tiongkok juga mempertanyakan klaim Jepang yang mengaku memegang “posisi konsisten”. Padahal, dokumen sejarah seperti Deklarasi Kairo dan Proklamasi Potsdam jelas-jelas menegaskan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fu mengingatkan kembali Pernyataan Bersama Tiongkok-Jepang tahun 1972. Kala itu, Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah.

“Pemerintah Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati pendirian ini,” kutip Fu. Namun, ucapan Takaichi kini justru mengkhianati komitmen tersebut. Akibatnya, Tiongkok mempertanyakan bagaimana Jepang bisa memenangkan kepercayaan dunia jika terus melanggar janji sendiri.

Topeng “Pertahanan Pasif” Terbongkar

Poin paling tajam dalam surat Fu menyasar strategi militer Jepang. Jepang kerap berdalih bahwa mereka menganut strategi “pertahanan pasif” yang eksklusif untuk membela diri.

Akan tetapi, Fu menilai argumen itu penuh kontradiksi. Mengaitkan nasib Jepang dengan Taiwan dan mengisyaratkan penggunaan kekuatan terhadap Tiongkok jelas melampaui batas pertahanan diri. “Argumen Jepang ini bertujuan menyesatkan komunitas internasional,” tambahnya.

Baca Juga :  Fenomena Mantan Kelas Menengah: Makan Tabungan demi Bertahan Hidup

Lebih jauh, Fu menuding Jepang sedang membangkitkan kembali militerisme. Faktanya, Tokyo terus menaikkan anggaran pertahanan selama 13 tahun berturut-turut.

Selain itu, Jepang telah melonggarkan aturan ekspor senjata mematikan. Bahkan, ada indikasi upaya mengubah prinsip non-nuklir mereka. “Sangat jelas bahwa Jepang sedang membebaskan diri dari prinsip pertahanan dan mempersenjatai diri kembali,” peringat Fu.

Ultimatum: Tarik Ucapan atau Tanggung Akibat

Pada akhirnya, Tiongkok memberikan ultimatum keras. Jika Jepang benar-benar ingin hubungan kedua negara stabil, mereka harus mengambil langkah nyata.

Fu mendesak Tokyo untuk segera menegaskan kembali prinsip satu Tiongkok. Tak hanya itu, mereka harus menarik kembali ucapan keliru Takaichi secara instan.

“Jika tidak, pihak Jepang harus menanggung semua konsekuensi yang timbul darinya,” pungkas Fu dengan nada ancaman diplomatik yang serius.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Sumber Berita: Xinhua News Agency

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri Keuangan G7 Cari Solusi atas Dampak Perang Iran
Hery Susanto Resmi Ditahan Kejagung, Terseret Kasus Korupsi Nikel Rp1,5 Miliar
Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok
Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba via Ojol, Lab Vape Etomidate di Jaktim Digerebek
Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Langsung Diborgol Kejagung Tersandung Kasus
Sidang Perdana Aktivis Andrie Yunus Digelar 29 April 2026, Publik Soroti Proses Hukum
IEA, IMF, dan Bank Dunia Peringatkan Dampak Destruktif Perang Iran terhadap Ekonomi Dunia
Israel-Lebanon Mulai Negosiasi Langsung Perdana Sejak 1993

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 15:21 WIB

Menteri Keuangan G7 Cari Solusi atas Dampak Perang Iran

Kamis, 16 April 2026 - 14:31 WIB

Hery Susanto Resmi Ditahan Kejagung, Terseret Kasus Korupsi Nikel Rp1,5 Miliar

Kamis, 16 April 2026 - 14:13 WIB

Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok

Kamis, 16 April 2026 - 14:02 WIB

Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba via Ojol, Lab Vape Etomidate di Jaktim Digerebek

Kamis, 16 April 2026 - 13:34 WIB

Baru Dilantik, Ketua Ombudsman RI Langsung Diborgol Kejagung Tersandung Kasus

Berita Terbaru

Mencari kesatuan ekonomi. Para pemimpin keuangan G7 berkumpul di Washington guna menghadapi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global akibat blokade Selat Hormuz yang masih berlanjut di tahun 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Menteri Keuangan G7 Cari Solusi atas Dampak Perang Iran

Kamis, 16 Apr 2026 - 15:21 WIB

Validasi strategi Beijing. Kelumpuhan Selat Hormuz mempercepat transisi energi global ke arah teknologi bersih, memosisikan Tiongkok sebagai penguasa tunggal. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok

Kamis, 16 Apr 2026 - 14:13 WIB