Belasan Ribu Nelayan SNI Gelar Aksi Damai di Istana 18 Desember 2025, Tuntut Kebijakan Pro-Nelayan

Jumat, 12 Desember 2025 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua SNI Hadi Sutrisno memimpin konsolidasi nasional nelayan Indonesia di Muara Baru jelang aksi 18 Desember 2025. (Posnews/MR)

Ketua SNI Hadi Sutrisno memimpin konsolidasi nasional nelayan Indonesia di Muara Baru jelang aksi 18 Desember 2025. (Posnews/MR)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Belasan ribu nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mematangkan rencana aksi besar menyampaian aspirasi secara damai di kawasan Istana dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18 Desember 2025.

Aksi ini dideklarasikan dalam konsolidasi di Markas SNI Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Aksi nasional tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar pemerintah lebih serius menjamin masa depan nelayan dan usaha perikanan.

Nelayan dari berbagai daerah—Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga kawasan timur Indonesia—dipastikan turun ke Jakarta sebagai simbol solidaritas nasional.

Di daerah, nelayan sudah memasang spanduk dan banner sebagai tanda kegelisahan terhadap sejumlah kebijakan KKP yang dinilai tak berpihak pada masyarakat pesisir.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno menegaskan, aksi ini bukan perlawanan, tetapi agar mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto supaya memberikan perhatian penuh pada masa depan perikanan Indonesia.

Baca Juga :  IJTI Kecewa, ID Card Liputan Istana Dicabut Usai Tanya Program MBG

“Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan kami hanya ingin kepastian usaha. Nelayan ingin bekerja tenang dan mendapat dukungan nyata dari Presiden,” ujar Hadi.

Tuntutan Utama Nelayan

  1. Mereka menuntut pemerintah meninjau ulang rencana naturalisasi kapal asing yang dikhawatirkan mengancam nelayan lokal.
  2. Mereka mengevaluasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) karena berpotensi menggeser nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
  3. Meringankan beban biaya seperti PNBP, retribusi daerah, dan PBB laut yang memberatkan operasional.
  4. Membentuk Tim Investigasi Perikanan nasional demi transparansi dan keberpihakan pada nelayan.

Hadi menambahkan, aksi ini tetap digelar secara damai, tertib dan bertanggung jawab. Namun ia mengakui, aksi ribuan nelayan berpotensi memengaruhi distribusi ikan di sejumlah daerah.

Namun hal itu merupakan konsekuensi dari upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh nelayan Indonesia.

Baca Juga :  Prabowo Desak Perang Gaza Segera Dihentikan, Ribuan Warga Palestina Jadi Korban

“Kami ingin menunjukkan bahwa Nelayan adalah bagian penting pembangunan bangsa. Kami yakin pemerintah mau mendengar dan menindak lanjuti aspirasi ini, demi kemajuan perikananIndonesia,” tegasnya.

Solidaritas Nelayan Indonesia berharap dialog konstruktif antara pemerintah dan nelayan segera terwujud, sehingga berbagai persoalan dapat terselesaikan secara bermartabat.

Sekjen SNI James Then menambahkan bahwa aksi besar ini bertujuan menekan KKP agar menjalankan kebijakan yang benar-benar pro-nelayan.

“Nelayan ingin dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan. Kita harus gotong royong membangun ekonomi perikanan yang sehat,” kata James.

Ia juga berharap nelayan SNI bisa berdialog langsung dengan Presiden Prabowo.

“Harapan kami sederhana: nelayan diizinkan bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan Presiden demi masa depan perikanan Indonesia,” tutupnya. (MR)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Naik Penyidikan, Polisi Periksa Green SM Besok
Essa Suleiman Didakwa Percobaan Pembunuhan, Inggris Siaga Tinggi
Tabrak Lari di Kalimalang, Pedagang Buah Terluka Parah – Polisi Buru Sopir Pajero Hitam
BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026
Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit
Pemerintahan Trump Tuduh Era Biden Targetkan Umat Beriman
10 Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan, Hezbollah Balas dengan Drone
Trump Klaim Permusuhan Berakhir Guna Hindari Izin Kongres

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:29 WIB

Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi Naik Penyidikan, Polisi Periksa Green SM Besok

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:15 WIB

Essa Suleiman Didakwa Percobaan Pembunuhan, Inggris Siaga Tinggi

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:04 WIB

Tabrak Lari di Kalimalang, Pedagang Buah Terluka Parah – Polisi Buru Sopir Pajero Hitam

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:40 WIB

BMKG Warning Cuaca Banten, Hujan Lebat dan Angin Kencang 3-8 Mei 2026

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Berita Terbaru

Inggris dalam siaga

INTERNASIONAL

Essa Suleiman Didakwa Percobaan Pembunuhan, Inggris Siaga Tinggi

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:15 WIB

Transformasi di garis depan. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengumumkan reformasi sistemik militer Ukraina mulai Juni 2026 guna mengatasi kekurangan personel dan meningkatkan kesejahteraan pasukan infanteri. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Zelenskyy Rombak Struktur Tentara dan Naikkan Gaji Prajurit

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:12 WIB