JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Pesta demokrasi sering kali berubah menjadi medan pertempuran yang emosional. Isu program kerja dan visi misi tenggelam oleh teriakan lantang tentang “siapa kami” dan “siapa mereka”. Fenomena ini kita kenal sebagai politik identitas.
Secara definisi, politik identitas adalah alat mobilisasi politik berdasarkan kesamaan latar belakang tertentu. Misalnya, ras, agama, etnis, atau gender.
Banyak pengamat menganggapnya sebagai racun bagi demokrasi. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Politik identitas ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat bedah yang menyembuhkan ketidakadilan, tetapi juga bisa menjadi senjata yang mencabik-cabik persatuan bangsa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Corong Suara Kaum Marjinal
Kita harus mengakui sisi positifnya terlebih dahulu. Politik identitas lahir dari rahim ketidakadilan. Kelompok-kelompok marjinal menggunakan identitas mereka sebagai perisai dan pengeras suara.
Contohnya, gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Martin Luther King Jr. memobilisasi warga kulit hitam untuk menuntut kesetaraan. Tanpa politik identitas yang kuat, mereka mungkin akan terus hidup dalam penindasan sistemik.
Begitu pula dengan gerakan feminisme atau perjuangan hak masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Mereka menyatukan kekuatan berdasarkan identitas bersama untuk melawan dominasi mayoritas yang menindas. Dalam konteks ini, politik identitas berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang vital.
Jebakan “Tribalisme Politik”
Sebaliknya, sisi gelap fenomena ini sangat mengerikan. Politik identitas sering kali bermutasi menjadi “Tribalisme Politik”. Logika akal sehat mati, tergantikan oleh fanatisme kesukuan yang buta.
Politisi yang haus kekuasaan sering mengeksploitasi sentimen ini. Mereka menciptakan narasi “Kita vs Mereka”. Tujuannya jelas, untuk membakar emosi pendukung dan mendulang suara instan.
Akibatnya, masyarakat terbelah ke dalam kotak-kotak yang kaku. Dialog antarwarga macet total. Orang tidak lagi menilai kebenaran berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan siapa yang bicaranya. Jika teman sekelompok yang bicara, itu pasti benar. Jika lawan yang bicara, itu pasti salah.
Studi Kasus: Dari AS hingga Asia
Dampak destruktif ini terlihat nyata di panggung global. Pemilu di Amerika Serikat belakangan ini menunjukkan polarisasi rasial yang tajam. Isu supremasi kulit putih berhadapan keras dengan gerakan minoritas, menciptakan ketegangan sosial yang panas.
Sementara itu, di India, penggunaan sentimen agama dalam pemilu sering memicu gesekan antarumat. Di Indonesia sendiri, kita pernah merasakan betapa melelahkannya pembelahan masyarakat akibat politisasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam beberapa kontestasi politik terakhir.
Luka sosial akibat kampanye semacam itu sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Bahkan, residunya masih terasa hingga kini dalam percakapan di media sosial.
Mozaik Indah atau Retakan Kehancuran?
Pada akhirnya, demokrasi majemuk menghadapi tantangan berat. Keberagaman adalah takdir, tetapi persatuan adalah usaha.
Kita tidak bisa menghilangkan identitas kita. Akan tetapi, kita harus mengelolanya dengan bijak. Politik identitas tidak boleh menjadi satu-satunya jualan politik.
Elite politik dan masyarakat sipil memiliki tugas besar. Kita harus mengubah narasi identitas dari “tembok pemisah” menjadi “jembatan penghubung”. Ingatlah, keberagaman seharusnya menjadi mozaik indah yang memperkaya bangsa, bukan retakan fondasi yang menghancurkan rumah kita bersama.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
