KOPENHAGEN, POSNEWS.CO.ID – Politik Denmark memasuki fase ketidakpastian yang panjang setelah hasil pemilihan umum pada hari Selasa memicu guncangan besar. Raja Frederik X menugaskan Perdana Menteri Mette Frederiksen untuk mengeksplorasi koalisi dengan dua partai sayap kiri guna membangun mayoritas parlemen.
Dalam konteks ini, tugas tersebut muncul setelah Frederiksen menyerahkan pengunduran diri kabinet sentrisnya menyusul kekalahan telak. Para analis menilai hasil pemilu ini sebagai bentuk “pemberontakan pemilih” terhadap kepemimpinan Frederiksen yang telah berjalan selama tujuh tahun.
Kekalahan Terburuk dalam Satu Abad
Partai Sosial Demokrat menderita kemerosotan dukungan yang sangat tajam. Mereka hanya memenangkan 38 kursi dari total 179 kursi di parlemen, turun signifikan dari 50 kursi pada periode sebelumnya. Meskipun demikian, partai ini tetap menjadi kekuatan terbesar di Parlemen Denmark.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, sentimen publik menunjukkan kejenuhan terhadap janji-janji ekonomi pemerintah yang tidak ditepati. Kebijakan kontroversial seperti penghapusan hari libur umum, pemotongan pajak bagi penghuni berpenghasilan tinggi, serta usulan pajak kekayaan yang mendadak gagal menarik simpati massa. Akibatnya, isu domestik terkait kesejahteraan dan biaya hidup jauh melampaui dukungan yang Frederiksen peroleh dari sikap tegasnya melawan ambisi Donald Trump untuk membeli Greenland.
Kebangkitan Nasionalis dan Pergeseran Haluan
Pemilu tahun 2026 ini mencerminkan tren global di mana pemilih mulai meninggalkan partai-partai tengah. Partai-partai nasionalis sayap kanan berhasil meningkatkan pangsa suara mereka menjadi 17 persen. Selain itu, Partai Rakyat Denmark memanfaatkan kekhawatiran inflasi dengan menawarkan diskon bahan bakar langsung kepada para pengendara selama kampanye.
Meskipun kebijakan imigrasi ketat Frederiksen masih sejalan dengan sentimen publik, agenda ekonomi domestik menjadi faktor penentu utama. “Kehilangan ini lebih besar daripada sekadar konsekuensi dari beban memerintah,” ujar pakar politik Rune Stubager dari Universitas Aarhus. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi kini menjadi tuntutan utama rakyat Denmark di atas isu kedaulatan wilayah.
Lars Lokke Rasmussen: Sang Penentu Kemenangan
Lanskap politik yang terbelah membuat pembentukan pemerintahan tradisional menjadi mustahil. Blok kiri yang dipimpin Frederiksen mengamankan 84 kursi, sementara blok kanan meraih 77 kursi. Dengan demikian, kedua belah pihak masih kekurangan kursi untuk mencapai ambang batas mayoritas 90 kursi.
Partai Moderat, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen, kini muncul sebagai “kingmaker” dengan perolehan 14 kursi. Terlebih lagi, dukungan Rasmussen akan menjadi syarat mutlak bagi Frederiksen jika ia ingin kembali menjabat untuk masa jabatan ketiga. Secara simultan, perpecahan muncul di internal koalisi lama karena Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen dari Partai Liberal menyatakan tidak lagi tertarik bekerja sama dengan Frederiksen.
Pesan Kolaborasi Lintas Blok
Masa depan pemerintahan Denmark kini bergantung pada kemampuan Frederiksen dalam melakukan negosiasi lintas ideologi. Pada akhirnya, paradoks pemilu ini menempatkan sosok yang “kalah besar” sebagai favorit utama untuk memimpin kembali.
“Pesan di sini adalah bahwa kita perlu bekerja sama,” tegas Frederiksen dalam debat publik pada hari Rabu. Perundingan koalisi ini diprediksi akan memakan waktu berminggu-minggu guna menyelaraskan kebijakan ekonomi yang sangat berbeda di antara partai-partai anggota parlemen. Dunia kini menanti apakah Denmark mampu membentuk pemerintahan yang stabil di tengah gelombang populisme dan krisis energi yang sedang melanda Eropa di tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
