JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kita sering melihat pemandangan aneh di panggung politik nasional. Partai-partai yang bertarung sengit saat pemilu, tiba-tiba berpelukan mesra usai penghitungan suara. Seketika, lawan berubah menjadi kawan dalam sekejap mata.
Banyak orang menyebutnya sebagai rekonsiliasi demi persatuan. Namun, ilmu politik memiliki istilah yang lebih kritis dan menakutkan untuk fenomena ini: “Politik Kartel”.
Richard Katz dan Peter Mair, dua ilmuwan politik terkemuka, mencetuskan teori Partai Kartel ini. Menurut mereka, partai-partai politik bersatu bukan untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka berkolusi untuk membatasi kompetisi dan membagi-bagi sumber daya negara di antara mereka sendiri.
Matinya Ideologi, Lahirnya Koalisi Gemuk
Ciri utama dari politik kartel sangat mudah kita kenali. Pertama, perbedaan ideologi yang tajam perlahan menghilang. Partai kanan, kiri, atau tengah kini terdengar sama saja.
Mereka tidak lagi berdebat soal gagasan atau kebijakan substantif. Justru, mereka sibuk bernegosiasi soal jatah kursi menteri.
Kedua, munculnya koalisi “gemuk” di parlemen. Pemerintah merangkul hampir semua kekuatan politik untuk masuk ke dalam kekuasaan. Akibatnya, fungsi oposisi menjadi mandul. Oposisi hanya hadir sebagai dekorasi pemanis agar negara tetap terlihat demokratis di mata dunia.
Demokrasi Prosedural Tanpa Pilihan
Dampak dari sistem ini sangat fatal bagi kesehatan demokrasi. Demokrasi berubah menjadi sekadar prosedur formalitas. Pemilu tetap ada dan rutin setiap lima tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akan tetapi, rakyat kehilangan pilihan kebijakan alternatif. Siapa pun yang menang, kebijakan negara tetap sama karena elit-elit yang mengendalikannya adalah orang yang itu-itu saja.
Partai baru pun kesulitan untuk muncul dan berkembang. Pasalnya, kartel partai lama membuat aturan main yang berat (seperti ambang batas parlemen tinggi) untuk menjegal pesaing baru masuk ke dalam gelanggang.
Apatisme: “Siapa pun Pemenangnya, Sama Saja”
Konsekuensi sosial dari politik kartel ini mulai terasa di akar rumput. Masyarakat menjadi apatis dan sinis terhadap politik.
Angka golput (golongan putih) atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya berpotensi meningkat. Alasannya sederhana, rakyat merasa frustrasi. Mereka berpikir, “Untuk apa capek-capek memilih jika akhirnya mereka semua bagi-bagi kue kekuasaan?”
Kepercayaan publik terhadap partai politik pun terjun bebas. Rakyat memandang politisi sebagai kelompok elit yang hanya peduli pada perut sendiri, bukan pada nasib konstituen.
Bahaya Konsensus Elit
Pada akhirnya, politik kartel adalah racun yang mematikan mekanisme check and balances. Tanpa oposisi yang kuat, pemerintah bisa bekerja tanpa pengawasan.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih mudah terjadi karena semua pihak sudah “kebagian jatah” untuk diam. Ingatlah, demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat, bukan arisan kekuasaan antar-elit. Jika kartel ini terus berkuasa, suara rakyat hanya akan menjadi stempel karet bagi ambisi para oligark.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
