JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID — Menyambut HUT ke-80 RI, Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak mulai minggu depan. Langkah ini menjawab lonjakan harga beras yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.
Dalam rapat koordinasi hari ini, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya kolaborasi taktis dan pengawasan ketat. “Realisasi distribusi SPHP baru 8.000 ton dari target 1,3 juta ton. Binmas wajib turun tangan, pastikan data stok akurat, distribusi tepat sasaran, dan tidak ada penyelewengan,” ujarnya di Mabes Polri, Kamis (8/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirut Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kesiapan penuh mendukung gerakan ini. “Siapkan 1.514 gudang dengan kapasitas 3,7 juta ton dan skema tunda bayar 7 hari untuk Primkoppol sebagai mitra distribusi,” tegasnya.
Penyaluran beras SPHP melalui dua skema: langsung ke satuan wilayah atau melalui koperasi seperti Primkoppol dan Koperasi Merah Putih, dengan batas pembelian maksimal 10 kg per orang (kecuali wilayah 3T: Maluku dan Papua, yang menggunakan kemasan 50 kg).
Distribusi wajib menggunakan aplikasi Klik SPHP—mengintegrasikan proses pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan—guna memastikan harga jual di bawah HET dan data pembeli tercatat.
Bhabinkamtibmas Polsek dan Tim Pemantau Gabungan (Polri, Bulog, Pemda, dan Bapanas) akan mengawasi langsung proses penyaluran.
Pengawasan diperkuat melalui pelaporan harian, digitalisasi sistem, serta Hotline 110 dan Klik SPHP bagi masyarakat yang ingin melaporkan penyimpangan.
Deputi I Badan Pangan Nasional menegaskan: “Pastikan beras sampai ke masyarakat, bukan ke pemain besar. Publikasikan capaian GPM sebagai bukti nyata Polri menjaga stabilitas pangan.”
Polri siap menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar HET dan mitra distribusi tidak resmi. (red)
