JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Untuk mereformasi Kepolisian RI yang diminta masyarakat, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas agar evaluasi menghasilkan yang terbaik untuk semua.
Usai melantik Komisi Reformasi Polri, Prabowo meminta tim tersebut segera bekerja dan menyusun laporan hasil evaluasi dalam waktu tiga bulan ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pihaknya siap melapor langsung kepada Presiden. “Komisi ini diharapkan bekerja secepatnya. Minimal tiga bulan sudah ada laporan awal, meski bisa berkembang sesuai kebutuhan,” kata Jimly di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
Menurut Jimly, Prabowo menekankan pentingnya reformasi agar Polri lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Bahkan, Prabowo juga membuka peluang evaluasi terhadap lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk pascareformasi.
“Beliau menyampaikan, bukan hanya kepolisian yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan perlu dikaji ulang, sesuai aspirasi masyarakat dan dorongan tokoh bangsa melalui Gerakan Nurani Bangsa,” ungkap Jimly.
Prabowo juga meminta agar Komisi Reformasi Polri terbuka mendengar suara publik. Tujuannya jelas — agar Polri benar-benar melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.
“Tim ini bukan sekadar merumuskan sendiri, tapi harus menyerap aspirasi masyarakat agar hasilnya konkret dan berdampak,” tambah Jimly.
Komisi Reformasi Polri resmi dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 122P Tahun 2025.
Tim berisi tokoh senior lintas bidang, antara lain:
- Jimly Asshiddiqie (Ketua)
- Yusril Ihza Mahendra
- Otto Hasibuan
- Supratman Andi Agtas
- Ahmad Dofiri
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Badrodin Haiti
- Tito Karnavian
- Idham Azis
- Mahfud Md
Langkah cepat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat reformasi Polri agar lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (red)
