Pemprov DKI Jakarta Akan Audit Kelaikan Bangunan Serentak Mulai Januari 2026

Selasa, 30 Desember 2025 - 06:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi petugas memeriksa kelaikan bangunan gedung bertingkat di Jakarta. (Posnews/Ist)

Ilustrasi petugas memeriksa kelaikan bangunan gedung bertingkat di Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan audit kelaikan bangunan mulai Januari 2026. Langkah ini untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menjelaskan bahwa audit ini merupakan langkah preventif sekaligus mitigasi untuk meminimalkan risiko kebakaran dan kegagalan struktur bangunan.

Selain itu, audit juga bertujuan memastikan seluruh bangunan di Jakarta memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ingin memastikan seluruh bangunan, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar layak fungsi dan aman, terutama dari risiko kebakaran dan kerusakan struktur,” ujar Vera di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Baca Juga :  BMKG: Hujan Ringan Guyur Jabodetabek Hari Ini - Warga Diminta Waspada Perubahan Cuaca

Audit kelaikan bangunan akan menyasar seluruh bangunan umum, baik yang dikelola swasta maupun pemerintah daerah.

Pemeriksaan awal akan mengambil sampel gedung bertingkat lima hingga delapan lantai, serta beberapa bangunan dengan ketinggian lebih dari delapan lantai.

Selanjutnya, Pemprov DKI akan membagikan daftar periksa kelaikan bangunan kepada pemilik atau pengelola gedung.

Dokumen ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) sebelum audit lapangan berlangsung.

“Langkah ini membantu pemilik gedung memahami kondisi bangunannya sejak dini dan mempercepat proses audit,” jelas Vera.

Baca Juga :  KPK Bongkar Celah Korupsi Politik, Tiga Rekomendasi Dikirim ke Presiden dan DPR

Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan instansi terkait, antara lain Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) beserta unit kota.

Unsur wali kota di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu juga dilibatkan.

Vera meminta seluruh pemilik dan pengelola gedung mendukung rencana audit secara aktif.

“Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta,” pungkasnya.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Jakarta yang Cari Kerja Bisa Naik Transportasi Umum Gratis, Ini Syaratnya
BMKG Prediksi Sebagian Besar Wilayah Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini
Hati-hati di Jalan, Ini Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Petir
Demo Jakarta Berakhir, Polisi Apresiasi Massa dan Minta Maaf kepada Pengguna Jalan
Demo 28 Oktober di Jakarta: 4 Titik Aksi dan 5 Tuntutan Komite Sadar
Hujan Guyur Jabodetabek Hari Ini, Simak Prakiraan Cuaca dan Suhunya
Monyet Liar Kembali Serang Warga Tarumajaya, Nenek Luka di Tangan dan Kepala
Hujan Berpotensi Guyur Jabodetabek Hari Ini, Bogor Waspadai Petir

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:05 WIB

Warga Jakarta yang Cari Kerja Bisa Naik Transportasi Umum Gratis, Ini Syaratnya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 05:59 WIB

BMKG Prediksi Sebagian Besar Wilayah Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Kamis, 29 Oktober 2026 - 06:11 WIB

Hati-hati di Jalan, Ini Wilayah Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Petir

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:17 WIB

Demo Jakarta Berakhir, Polisi Apresiasi Massa dan Minta Maaf kepada Pengguna Jalan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 06:16 WIB

Demo 28 Oktober di Jakarta: 4 Titik Aksi dan 5 Tuntutan Komite Sadar

Berita Terbaru

Hakim federal menolak permintaan Pemerintahan Trump untuk menghentikan penghitungan 20 ribu surat suara di California.  Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Tolak Permintaan Pemerintahan Trump Soal Suara

Jumat, 30 Okt 2026 - 12:42 WIB