YERUSALEM,  POSNEWS.CO.ID – Krisis kemanusiaan di Gaza semakin mencekam. Pemerintah Israel mengeluarkan pengumuman mengejutkan pada Selasa (30/12/2025). Mereka akan menghentikan operasional puluhan organisasi bantuan internasional di wilayah tersebut dalam waktu 36 jam.
Daftar organisasi yang terkena dampak mencakup nama-nama besar seperti ActionAid, International Rescue Committee, dan Médecins Sans Frontières (MSF). Alasannya, kelompok-kelompok ini gagal memenuhi persyaratan baru yang ketat.
Israel menuntut penyerahan data pribadi staf Palestina dan internasional yang bertugas di lapangan. Tujuannya, menurut Kementerian Diaspora Israel, adalah untuk memastikan keamanan dan transparansi serta memutus hubungan dengan terorisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Organisasi yang gagal memenuhi persyaratan akan ditangguhkan izinnya,” tegas kementerian tersebut.
10 Negara Asing “Sangat Prihatin”
Keputusan ini memicu reaksi global. Menteri Luar Negeri dari 10 negara, termasuk Inggris, Kanada, Jepang, dan Prancis, merilis pernyataan bersama yang keras. Mereka menyatakan “keprihatinan serius” atas memburuknya situasi kemanusiaan.
“Warga sipil di Gaza menghadapi kondisi yang mengerikan dengan hujan lebat dan suhu yang menurun saat musim dingin tiba,” bunyi pernyataan tersebut.
Para menteri menyoroti fakta bahwa 1,3 juta orang masih membutuhkan tempat berlindung darurat. Selain itu, lebih dari setengah fasilitas kesehatan lumpuh sebagian. Runtuhnya infrastruktur sanitasi juga membuat 740.000 orang rentan terhadap banjir beracun.
Oleh karena itu, mereka mendesak Israel untuk mencabut pembatasan impor barang “guna ganda” yang tidak masuk akal. Ratusan item medis vital dan peralatan hunian masih tertahan di perbatasan karena dituduh bisa digunakan untuk tujuan militer oleh Hamas.
Tuduhan Sniper Hamas di MSF
Ketegangan memuncak terkait tuduhan spesifik terhadap MSF. Kementerian Israel mengklaim investigasi mereka menemukan dua staf MSF memiliki hubungan dengan militan Palestina.
Seorang staf dituduh sebagai penembak jitu (sniper) Hamas, sedangkan satu lagi diduga anggota Jihad Islam Palestina. MSF membantah keras tuduhan mempekerjakan orang yang terlibat aktivitas militer secara sadar.
“Kami tidak pernah menerima keputusan tentang pendaftaran ulang,” ujar perwakilan MSF.
Situasi ini mengingatkan pada nasib UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Israel baru saja meloloskan undang-undang yang memutus akses listrik, air, dan perbankan bagi badan tersebut, meski Mahkamah Internasional telah membersihkan UNRWA dari tuduhan ketidaknetralan.
Bantuan Terhambat di Tengah Badai
Badan Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT) Israel membela keputusan pemerintah. Mereka mengklaim organisasi yang ditangguhkan tersebut belum menyuplai bantuan sejak gencatan senjata Oktober lalu.
Namun, realitas di lapangan berbeda. Badai ganas baru saja menghancurkan ribuan tenda pengungsi. Kebutuhan akan bantuan justru sedang berada di puncaknya.
Target pengiriman 4.200 truk bantuan per minggu sering kali gagal tercapai. Penyebabnya, proses bea cukai birokratis dan pemeriksaan ekstensif menghambat arus barang kemanusiaan, sementara kargo komersial diizinkan masuk lebih bebas.
Kini, dengan tenggat waktu 1 Januari yang semakin dekat, nasib jutaan warga Gaza yang kedinginan dan kelaparan bergantung pada apakah organisasi bantuan ini bisa bertahan atau dipaksa angkat kaki dari zona bencana.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
